“Kebanyakan karena masalah ekonomi, karena tentu secara naluri tidak ada yang mau bekerja seperti itu. Tapi apakah betul motivasi ekonomi karena kebutuhan atau hanya gaya hidup seperti sekarang ini banyak prostitusi online,” tambah dia.
Menurut Idrus, yang harus dibicarakan bersama adalah bagaimana caranya agar masalah ikutan jika lokalisasi ditutup bisa diatasi, dan bagaimana agar mereka yang menggantungkan hidupnya dari bisnis tersebut tidak berpindah tempat setelah lokalisasi ditutup dan melakukan praktik prostitusi dengan pola-pola berbeda.
“Karena ini menyangkut kehidupan, sumber hidupnya di situ. Di lokalisaai itu ada kegiatan ekonomi yang berputar,” ujar Idrus.
Pemerintah menargetkan akan menutup seluruh lokalisasi pada 2019 dengan komitmen Indonesia bebas lokalisasi prostitusi. Terdata 168 lokalisasi dengan jumlah penghuni 64.435 pekerja seksual di 24 provinsi dan 76 kabupaten kota.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara