Jakarta, Aktual.com – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, investasi sebagai salah satu pilar pendongkrak perekonomian nasional mestinya harus mendapat perhatian terutama dari sisi keamanannya. Termnasuk peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sehingga para investor mendapat jaminan keamanan dalam berinvestasi.
“Seluruh negara saat ini berkompetisi untuk mendapatkan investasi, sehingga kepastian hukum dan keamanan menjadi isu yang sangat penting. Hal tersebut juga menjadi concern investor,” tutur Kepala BKPM, Thomas Lembong saat MoU dengan Polri, di kantornya, Jakarta, Senin (19/9).
Kondisi itu pun, kata Thomas, juga diinginkan oleh para investor di dalam negeri.
“Memang para investor itu sangat mengharapkan terjadinya jaminan keamanan berinvestasi di Indonesia ini dapat benar-benar terwujud,” tegasnya.
MoU soal Jaminan Keamanan Berinvestasi ini merupakan langkah lanjutan setelah sebelumnya MoU serupa dilakukan di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Thomas, mengacu pada data debottlenecking (data terkait permasalahan yang difasilitasi) terdapat 95 proyek yang mengalami kendala dalan merealisasikan investasinya. Nilainya mencapai Rp487 triliun.
“Namun, yang masih difasilitasi oleh BKPM hanya terdapat 34 proyek dengan nilai sebesar Rp145 triliun dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata dia.
Hal itu terjadi, ujar Thonas, karena sejumlah proyek lainnya masih memerlukan penanganan tersendiri serta proyek-proyek yang sudah dapat terselesaikan masalahnya atau izinnya sudah dicabut.
“Dengan terjalinnya kerja sama dan koordinasi antara BKPM dan Polri ini, diharapkan target investasi PMDN (penanaman modal dalan negeri) dan PMA (penanaman modal asing) di tahun ini sebesar Rp584,8 triliun dan di 2017 sebesar Rp631,5 triliun dapat tercapai,” tandasnya.
Untuk itu, tegas Thomas, apabila ada permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan investasi termasuk masalah gangguan keamanan, BKPM akan melakukan koordinasi dengan Pilri untuk mencari solusinya.
Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Karnavian menambahkan, dalam mendorong investasi di Indonesia memang Polri memiliki peran tersendiri. Dan untuk mendorong PMA salah satunya negara harus menjamin kepastian hukum dan keamanan. Dirinya mengakui selama ini masih kerap terjadi pungutan liar (pungli)
“Kalau jaminan keamanan itu 100 persen tugasnya Polri. Diharapkan agar investor dapat kenyamanan dalam beraktifitas. Jangan sampai ada gangguan demonstrasi, premanisme, dipalak. Mulai dari preman beneran atau preman berseragam,” tegas Tito.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
