Jakarta, Aktual.com — Anggota DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, menilai Dinas Pekerjaan Umum (PU) abai dengan permasalahan banjir, terlihat dari masih banyaknya titik-titik lokasi rawan banjir akibat penyumbatan saluran air.
Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan Amrizal Hadi mengatakan, pemkot belum maksimal dalam melaksanakan program kerjanya, khususnya pada pembangunan dan pembersihan saluran drainase kota.
“Lihat saja, ketika hujan beberapa jam saja di Padang, daerah-daerah seperti Simpang Haru dan Andalas misalnya sudah terendam air. Ini selalu dirasakan oleh masyarakat, pemerintah hanya bisa menonton,” ungkapnya, di Padang, Minggu (20/9).
Ia mengatakan, apabila ini tidak ditindaklanjuti cepat oleh SKPD terkait, maka akan berdampak besar tidak hanya masyarakat setempat, melainkan juga pada pemerintahnya sendiri.
Dampak dari genangan air hujan di beberapa ruas jalan yakni akan terjadi pengikisan aspal oleh genangan air, yang kedepanya akan mengakibatkan lubang sehingga akan mendatangkan kerugian besar bagi pemerintah karena harus mengulang setiap tahun untuk perbaikan jalan dan aspal.
“Anggaran untuk pengaspalan jalan sangat besar, kalau PU setiap tahun sibuk dengan itu saja (tambal sulam jalan), maka anggaran akan habis hanya untuk kegiatan yang sama,” ujarnya.
Ia menyarankan agar SKPD terkait untuk bisa membuat rancangan kerja yang jelas terkait penanganan masalah banjir kota, salah satunya yakni dengan “mapping” lokasi rawan banjir, dan mengategorikan daerah tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
