Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta Humphrey Djemat bersama beberapa pengurus berkunjung ke rumah Amien Rais di Jakarta, Jumat (18/1/2019). PPP hasil Muktamar Jakarta menyatakan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. AKTUAL/Tibo Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan menyelesaikan kemelut yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan, yang hingga kini belum juga usai. Permintaan itu disampaikan Ketua Ketua Umum Partai Persatuan Pembagunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat.

Terlebih, untuk mengajak dialog dan komunikasi dengan Ketua Umum PPP Muktamar Pondok Gede Romahurmuzy (Romi) sepertinya tidak bisa dilakukan. Apalagi Romi malah mengancam akan mempolisikan PPP Muktamar Jakarta.

“Kalau melihat kondisi PPP saat ini semua pihak mengatakan prihatin. Karena PPP akan tidak lolos parlementary threshold 4 persen di DPR dan PPP akan hilang dalam sejarah,” ujar Humphrey Djemat ditulis Sabtu (19/01).

Jika PPP tidak lolos masuk DPR, kata dia, maka semua harus mulai dari nol atau bawah lagi. Seperti nama, lambang, statuta dan AD/ART yang baru. Padahal PPP yang ada saat ini merupakan tempat bernaung bagi umat Islam. Apalagi lambang PPP saat ini adalah Ka’bah yang mencirikan sebagai partai milik umat Islam. Oleh karenanya PPP harus bersatu dan tidak ada lagi kubu PPP hasil Muktamar Jakarta dan Pondok Gede.

“Untuk itulah kita menghimbau kepada Pak Jokowi untuk melihat kondisi (PPP) ini. Pak Jokowi turun tangan untuk kepentingan umat yang lebih baik agar PPP tidak hilang dari sejarah,” katanya.

Menurutnya, eksistensi PPP merupakan partai yang mewakili umat Islam. Sehingga jika PPP dibiarkan pecah maka bisa dibayangkan bagaimana kondisi umat Islam. Oleh karena itu jika Jokowi mendiamkan kondisi PPP yang tengah dilanda kemelut maka bisa diindikasikan justru Jokowi ada dibalik kemelut PPP.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS