Jakarta, Aktual.com – Dua lembaga penyalur BBM Satu Harga yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum-Nelayan (SPBU-N) di Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, diresmikan sebagai titik ke-33 dan 34, Senin (4/12).
Keberadaan kedua SPBU-N ini diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh BBM dengan harga yang sama seperti di daerah lainnya yaitu Rp 6.450 per liter untuk Premium dan Rp 5.150 per liter untuk Solar.
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM, Patuan Alfon Simanjutak mewakili Kementerian ESDM dalam acara ini mengatakan Program BBM Satu Harga bertujuan agar harga BBM yang sama dapat dinikmati oleh rakyat di seluruh Indonesia, khususnya di kawasan timur dan daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).
Total kapasitas BBM di SPBU-N Bunguran Timur sebesar 36 KL (18 KL untuk Premium dan 18 KL Solar) dan total kapasitas BBM di SPBU-N Pulau Tiga sebesar 12 KL (6 KL untuk Premium dan 6 KL Solar).
“BBM ini kiranya dapat disalurkan secara langsung kepada konsumen pengguna dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga akan mendorong perkembangan perekonomian di daerah,” ujar Patuan Alfon secara tertulis, Senin (4/12).
Peresmian BBM Satu Harga di Kabupaten Natuna ini, menurut Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, juga merupakan perintah sila kelima Pancasila yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Mewujudkan keadilan dalam migas atau khususnya BBM, salah satunya adalah BBM Satu Harga di mana harga Solar dan Premium di Natuna yang berada di lokasi tertinggal, terluar, terdepan, sama dengan yang di Monas, di Jawa sana. Itulah komitmen kita,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPH Migas meminta agar Pemda Natuna beserta aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk mengawasi jalannya operasi SPBU sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Jangan sampai terjadi, BBM di SPBU diborong oleh pengecer.
“SPBU-N bisa untuk nelayan, bisa juga untuk transportasi darat. Kita tidak mau nanti setelah dibangun SPBU, tetapi dalam waktu beberapa jam habis karena orang beli pakai jerigen, diangkut ke pengecer. Di pengecer, nanti harganya naik lagi. Justru dibangun BBM Satu Harga supaya tidak ada lagi pengecer-pengecer tadi. Ini mesti dikendalikan, Pak Bupati. Jadi kalau bisa dibuat masyarakat dibatasi atau diatur pembeliannya,” ujar Fanshurullah.
Mewakili masyarakat, Bupati Natuna H. Abdul Hamid Rizal, mengucapkan terima kasih atas upaya Pemerintah membangun SPBU-N yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat.
“Alhamdulillah pada saat ini, Natuna sudah bertambah lagi untuk SPBU BBM Satu Harga. Dan inilah yang diharapkan Bapak Presiden untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat nelayan sangat bersyukur dengan adanya BBM Satu Harga ini,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, letak Natuna yang sangat strategis karena berada di wilayah perbatasan serta memiliki sumber daya alam gas yang besar, membuat daerah ini perlu perhatian khusus dari Pemerintah. Presiden Joko Widodo sendiri juga telah 3 kali berkunjung ke Natuna.
Menurut General Manager MOR I PT Pertamina (Persero) Erry Widiastono, untuk wilayah Sumatera Bagian Utara, dengan pengoperasian keduanya, genap terdapat 6 titik dari 9 titik BBM Satu Harga yang sudah beroperasi di Sumbagut yaitu dua di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dua di Pulau Nias, Sumatera Utara dan dua di Natuna, Kepulauan Riau.
Ditambahkan Erry, masih terdapat 4 titik BBM Satu Harga lainnya yang masih dalam proses pembangunan yang terletak di Kabupaten Anambas, Kabupaten Bintan dan dua lokasi di Kabupaten Natuna. Keempat titik tersebut masih dalam proses pembangunan dan diharapkan dapat segera beroperasi melayani kebutuhan masyarakat.
Erry mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta pihak-pihak terkait lainnya atas dukungannya terhadap Program BBM Satu Harga, terutama di wilayah MOR I. “Sesuai tujuan awal BBM Satu Harga yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan menyediakan BBM yang lebih efisien, kehadiran SPBU-N perlu kita sambut bersama,” tambah Erry.
Sebagaimana diketahui, sesuai roadmap yang disusun, hingga tahun 2019, direncanakan akan terbangun 150 lembaga penyalur di 148 wilayah, dengan perincian 54 lembaga penyalur didirikan tahun 2017, 50 lembaga penyalur tahun 2018 sedangkan tahun 2019 dibangun 46 lembaga penyalur.
(Reporter: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
