Menteri ESDM, Sudirman Said mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2016). Raker tersebut membahas dua persoalan pokok utama, yakni ketenagalistrikan dan seleksi atau fit and proper test pimpinan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Hadir dalam rapat, Dirjen Migas IGN Wiratmaja Puja, Dirjen Minerba Bambang Gatot, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, dan Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng.

Jakarta, Aktual.com — Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mempersilahkan jika Presiden Joko Widodo memasukkan Partai Golkar ke dalam kabinet kerja pada reshuffle jilid II pasca menyatakan bergabung dalam pemerintahan.

Namun, Dadang menyarankan masuknya partai Golkar dalam kabinet jangan sampai mengurangi jatah menteri dari partai politik yang sejak lama mendukung Pemerintahan Jokowi-JK.

“Kalau Golkar datang kasih kursi, tapi jangan kurangi jatah parpol pendukung lama. Biarkan kurangi jatah kaum profesional,” ujar Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5).

Menyinggung siapakah kaum profesional yang layak dicopot untuk kursinya diberikan ke Golkar, Dadang mengatakan tentunya menteri yang kerap membuat kegaduhan.

“Ya yang buat gaduh. Kan itu menguras tenaga dan pikiran presiden,” katanya.

Lebih jauh, Anggota Komisi X DPR itu enggan menyebutkan siapa menteri sering gaduh yang pantas direshuffle. Mengingat dalam pemberitaan terakhir, ada dua nama menteri yang sering berseteru yakni Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said.

“Dua-duanya kan nguras pikiran. Kalau menurut saya salah satunya. Keduanya kalau dibiarkan bersama sampe kapanpun bakal begitu,” kata dia.

“Saya enggak bisa tunjuk. Salah satu aja. Apa mau RR apa mau SS. Salah satu mesti diganti sehingga masalah koordinasi selesai,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby