Jakarta, Aktual.co — Peneliti Lingkar Studi Perjuangan Agus Priyanto mengimbau masyarakat agar melakukan kontrol kepada pejabat pemerintah terkait rencana penghentian kontrak karya dan kontrak produk sharing dengan beberapa perusahaan migas internasional.
“Kewaspadaan dan kontrol secara kritis penting dilakukan publik mengingat tidak sedikit pejabat di lingkaran kekuasaan pemerintahan sebelumnya yang memanfaatkan sektor energi, sumber daya dan mineral untuk memenuhi hasrat kerakusannya,” kata Agus, Sabtu (6/6).
Pejabat yang dinilai perlu mendapat sorotan adalah Wapres JK. Menurutnya, ada gelagat kalla Group, hendak memperkuat di bisnis energi nasional lewat kebijakan itu.
“Apalagi sudah mulai tercium adanya lingkaran keluarga Wapres JK yang mulai mengambil proyek smelter di daerah Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Diingatkan, pada 2006, kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG, yang diusulkan JK. Setelah terbit kebijakan, produksi gas LPG dipegang oleh perusahaan-perusahaan JK, Bukaka Group dan Kalla Group.
Selain itu, kebijakan pembangunan proyek transmisi listrik sebesar 500 kilovolt senilai 200 juta dolar AS, yang terdiri dari jaringan transmisi Lot I dari Klaten ke Rawalo (Jawa Tengah), dan Lot II dari Rawalo ke Tasikmalaya (Jawa Tengah). Saat itu, PT Bukaka Tekik Utama memenangkan tender proyek tersebut.
“Untuk menghindari atau menutup celah dan peluang dari kelompok-kelompok yang selama ini memanfaatkan kebijakan pemerintah, kita sudah saatnya melakukan koreksi atas kebijakan ketahanan energi nasional yang semangatnya hanya untuk memenuhi kebutuhan energi nasional tanpa ada kebijakan untuk mewujudkan negara yang berdaulat atas sumber-sumber kekayaan alamnya,” tambahnya.
Artikel ini ditulis oleh:
