Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut masyarakat Indonesia, terutama kalangan pelaku pasar diminta jangan sampai cepat terpancing oleh sentimen-sentimen pasar yang negatif.
Mestinya, ketika ada sentimen yang diterima pasar jangan langsung cepat direspon. Kondisi itu terjadi, karena masyarakat Indonesia ini punya memori terhadap krisis yang sangat kuat.
Pernyataan Sri Mulyani itu tekait pengalaman dirinya saat menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2004-2009 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diceritakan saat seminar ‘Tantangan Pengelolaan APBN Dari Masa ke Masa’, di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/11).
“Jadi waktu krisis tahun 2008-2009, saat saya menjadi Menkeu, bayak orang yang panik, karena memang mereka itu memiliki memori dan trauma krisis saat terjadi di 1998-1999 lalu,” ungkap dia.
Menurutnya, dampak parah yang dialami Indonesia saat itu, sangat besar pengaruhnya dari krisis moneter tahun 1998 itu.
“Sehingga rumor yang berkembang menjadi sangat kencang. Waktu itu, ada isu devaluasi atau isu blanked gurantee di negara lain, kita langsung panik,” ucap Menkeu.
Kuatnya memori yang menjurus ke trauma krisis itu, disebut Menkeu, membuat banyak pelaku sektor keuangan menjadi tak rasional dengan kepanikan yang tinggi itu.
Untuk itu, kata dia, APBN memang harus kredibel dan berintegritas. Dengan APBN yang kredibel itu bisa menjadi backbone bagi perekonomian. Dengan begitu, pelaku usaha bisa mempercayai pemerintah dan menjadi sinyal positif.
“Tapi kalau APBN-nya posturnya tak kredible itu tak akan menjadi solusi krisis keuangan. Dengan kondisi APBN yang tak kredibel, sekalipun Menkeunya kredibel tetap tak dipercaya. Jadi memang, dua-duanya harus kredibel baru menjadi solusi,” tegas dia.
Dia pun mengomentari terkait postur APBN 2017 ini. Bersama DPR RI, dalam APBN 2017 telah disepakati bahwa pendapatan negara adalah sebesar Rp1.750 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.080,45 triliun.
Mengenai penetapan target APBN itu, khususnya anggaran belanja, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang cukup “lucu”. Pada satu sisi, pemerintah harus menetapkan anggaran belanja yang pasti akan digunakan. Namun pada sisi lain pemerintah harus menetapkan penerimaan yang tak pasti akan diperoleh.
“APBN itu lucu. Penerimaan itu proyeksi, tapi belanja itu fix kan dua-duanya harus ada di UU,” kata Sri Mulyani.
Namun, APBN adalah instrumen yang sangat penting bagi kestabilan ekonomi negara. Pasalnya, keseimbangan APBN adalah salah satu penilaian dari investor sebelum berinvestasi di Indonesia.
Sri Mulyani pun memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah susah payah menyusun APBN. Menurutnya, integritas dan kredibilitas ini tetap perlu dijaga agar masyarakat dapat merasakan dampak positif bagi kinerja internal Kemenkeu ini.(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
