Jakarta, aktual.com – Ketua Otai Reformis ‘98 Idris Ahmad, mengatakan banyak orang Malaysia menjadi kecewa dengan keadaan di saat ini sejak Pakatan Harapan (PH) menjadi pemerintah setelah memenangkan pemilihan umum ke-14 tahun lalu.

“Kami ingin menjatuhkan pemerintahan lama, dan dengan demikian melaksanakan agenda reformasi di dalam pemerintah,” kata Idris, dikutip Malaymail, Selasa (26/11).

Pernyataan Idris ini disampaikannya dalam Konvensi Reformasi 2019 yang diselenggarakan pada Minggu (24/11).

Dalam konvensi ada delapan resolusi yang dihasilkan, dan salah satunya adalah penentuan tanggal transisi dari Mahathir Mohamad kepada Anwar Ibrahim untuk menduduki pucuk pimpinan pemerintahan Negeri Jiran.

“Apakah kita puas setelah satu setengah tahun (Mahathir) berkuasa?” kata Idris bertanya kepada hadirin yang berjumlah 500 orang yang menghadiri Konvensi Reformasi 2019 di sini.

Konvensi Reformis 2019 juga meminta pemerintah untuk menghapuskan undang-undang otoriter termasuk Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (ISA) dan Undang-Undang Pelanggaran Keamanan (Tindakan Khusus) 2012 (Sosma), seperti dikutip dari The Star, 25 November 2019.

Sekutu dan pendukung Pakatan Harapan (PH) percaya koalisi yang berkuasa dapat memperoleh kembali kepercayaan publik setelah kekalahannya dalam pemilihan umum baru-baru ini jika Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyerahkan tongkat kekuasaan ke Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa penundaan lebih lanjut.

Selain isu transisi kekuasaan, resolusi-resolusi itu ingin agar politik rasial ditolak dan harmoni rasial harus dipertahankan sejalan dengan Pasal 153 Konstitusi Federal.

Partai Keadilan Rakyat (PKR) juga ingin pemerintah membentuk Majlis Reformasi Malaysia untuk mengumpulkan orang-orang dari berbagai latar belakang, untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat undang-undang dan membentuk agenda nasional.

Konvensi juga mengusulkan pembentukan Dewan Media Digital Bersama untuk meningkatkan upaya untuk melawan berita palsu di internet.

Acara tersebut dihadiri antara lain Anwar Ibrahim selaku Ketua Umum PKR, Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail, ketua Pemuda PKR dan anggota parlemen Johor Baru Akmal Nasrullah Mohd Nasir dan mantan wakil presiden PKR Dr Syed Husin Ali.

(Zaenal Arifin)