Masyarakat Papua Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Pemkot Jayapura

Jakarta, Aktual.com – Sejumlah masyarakat asli Jayapura, Papua menggelar aksi teatrikal di halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/12). Ada enam orang, tiga laki-laki dan tiga perempuan yang menggelar aksi teratrikal ini.

Lengkap mengenakan pakaian adat yang mereka sebut Rumbai, mereka asik menari sambil menyanyikan lagu daerah berjudul Bunimuma dan Asaibori.

Menurut koordinator aksi, Johan Wenehen, kedatangan mereka utamanya ialah mendesak KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi oknum Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, khususnya terkait penyalahgunaan rumah dinas dan penyelewengan atas tanah milik Pemkot Jayapura.

“Kami dari Papua membawa sebuah tas berisi dokumen Pemkot Jayapura. Dalam hal ini terkait dengan dugaan korupsi mantan Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano,” papar Johan.

Menurut Johan, selain menggelar aksi teatrikal, ada berbagai dokumen yang diserahkan ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK terkait dugaan korupsi yang dimaksud. Mereka pun berharap agar dokumen ini bisa segera ditelusuri oleh Agus Rahardjo Cs.

“Hari ini kami menyerahkan ke KPK dan kami berharap dari bukti-bukti yang kami laporkan hari ini dapat diteruskan dan ditindaklanjuti oleh KPK,” harapnya.

Menariknya, laporan dugaan korupsi di Papua tak hanya terjadi hari ini. Beberapa waktu yang lalu sejumlah LSM pun silih berganti mendatangi markas KPK untuk melaporkan dugaan korupsi di tanah Papua.

Contohnya pada Juni 2016. Warga Papua yang tergabung dalam Forum Peduli Kawasan Biak mendatangi KPK di Jakarta untuk melaporkan dugaan korupsi terkait penyimpangan dana APBD Mamberamo Raya. Kali ini tuntutan mereka ialah untuk mendesak KPK, lantaran laporannya belum juga diselidiki.

Sebulan setelahnya giliran masyarakat Sorong, Papua yang menggeruduk KPK demi meminta Agus Rahardjo Cs menangani kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan pada tahun anggaran 2011 senilai Rp 35,402 miliar.

‎September 2016, Perhimpunan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi yang datang mengenakan pakaian adat Papua, meminta KPK menyelidiki dugaan korupsi pejabat Pemkot Jayapura.

Terakhir, bulan lalu masyarakat dan Dewan Adat Kabupaten Sarmi, Papua yang melaporkan dugaan korupsi terkait pembangunan rumah pribadi Bupati.

Laporan: M Zhacky Kusumo

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby