Jakarta, Aktual.com — Keputusan Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah memutuskan memberhentikan Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan PKS suatu langkah mematikan daya kritis dan fungsi-fungsi Demokrasi di Indonesia.
Koordinator Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pulau Sumbawa-Jakarta (APMPS – Jakarta), Suparman, mengungkap bahwa Fahri Hamzah korban oligarkisme dan feodalisme partai yang mau merapat ke pemerintahan.
“Fahri Hamzah konsinten, berani, cerdas dan sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang tidak pro wong kecil. Oleh sebab itu, Fahri Hamzah harus disingkirkan dari kursi Wakil Ketua DPR RI,” kata Suparman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (06/04).
Tidak hanya itu, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta tersebut menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu partai ideologisme dan dakwah, tetapi sedang dipimpin manusia pragmatisme.
Maka dari itu, Masyarakat Pulau Sumbawa berharap Fahri Hamzah tetap sebagai Wakil Ketua DPR RI sampai masa jabatan berakhir.
“Untuk membela kepentingan rakyat kecil dan melawan kezhaliman di muka bumi,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
