Beranda Nasional Hukum Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Kembali Buka Kasus Pembunuhan Munir

Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Kembali Buka Kasus Pembunuhan Munir

Sejumlah aktivis HAM memakai topeng saat aksi Kamisan ke 505 di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (7/9). Aksi ini berbarengan dengan peringatan 13 tahun kematian pejuang HAM, Munir Said Thalib. Dan meminta agar pemerintah tidak takut untuk melakukan apa yang mereka janjikan. Ketika Presiden Jokowi berkampanye pada waktu itu bahwa dia ingin tuntaskan kasus HAM yang terjadi di Indonesia. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, aktual.com – Public Virtue Research Institute (PVRI) dan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mendesak negara dan pemerintah untuk membuka kembali kasus pembunuhan Munir. Menurut keduanya, kasus ini merupakan kasus emblematik bagi permasalahan HAM di Indonesia.

Pandangan itu muncul dalam Peluncuran Buku “We Have Tired of Violence: A True Story of Murder, Memory, and the Fight for Justice in Indonesia” karya Matt Easton (Penulis). Hadir sebagai penanggap, Marzuki Darusman (Jaksa Agung Republik Indonesia, 1999-2001), Suciwati (Istri Munir), Usman Hamid (Eks Sekretaris TPF Munir), dan Arif Maulana (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir). Acara ini dipandu oleh Miya Irawati (Direktur Eksekutif PVRI). Acara yang digelar aecara hibrid ini dihadiri oleh ratusan peserta dari kalangan aktivis, seperti Haris Azhar, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, peneliti dan jurnalis lepas Made Supriatma, hingga akademisi Universitas Indonesia Nur Iman Subono dan Penasehat Kapolri Hermawan Sulistyo.

“Munir adalah sosok yang selalu memikirkan orang lain dan mencintai kemanusiaan. Energi dan keberaniannya itu didapatkan dari rasionalisasi dan keyakinannya bahwa kerja-kerja kemanusiaan sangat mungkin memiliki risiko. Tetapi risiko dari kehidupan, bagi siapapun tetaplah sama yaitu kematian.” ujar istri Munir, Suciwati dalam keterangan tertulis yang diterima aktual.com, Jum’at (28/10) pagi.

Suciwati menambahkan, Komnas HAM harus segera menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

“Seharusnya, bukti yang ada dan opini para ahli lebih dari cukup untuk Komnas HAM menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat,” tegasnya.

Senada dengan Suciwati, Marzuki menyampaikan pembunuhan terhadap Munir layak untuk didefinisikan sebagai pelanggaran HAM berat. Kasus tersebut, ungkapnya, bahkan harus dianggap belum terselesaikan.

“Diperlukan pengakuan nasional bahwa kasus Munir merupakan hutang negara untuk menyelesaikan. Bukan dimasukkan dalam penyelesain non-yudisial,” ujar Marzuki.

Pada kesempatan yang sama, Usman Hamid pun menilai kasus ini bisa dibuka kembali. Baginya terdapat dua syarat untuk melakukan hal tersebut, yakni kemauan politik Presiden dan tim investigasi beranggotakan polisi-polisi baik dan berani.

“Persidangan saat itu diwarnai intimidasi kepada saksi maupun polisi yang bertugas. Itu membuat saksi kunci menarik kesaksiannya sehingga lemah dalam meyakinkan hakim untuk menghukum pelaku,” katanya.

Pada akhir diskusi, Miya berharap buku yang berisi informasi yang detil dan cukup lengkap ini dapat mengingatkan pemerintah dan juga masyarakat agar tidak melupakan pentingnya pengungkapan Kebenaran dan penegakkan keadilan dalam kasus pembunuhan Munir. Selain itu, Miya juga berharap agar perjuangan Munir terus mewariskan semangat, kreatifitas, nilai-nilai, etika dan strategi yang efektif dalam bekerja mengungkapkan kasus-kasus HAM.

(Megel Jekson)