Jakarta, Aktual.com — Visi kemaritiman Presiden Joko Widodo diragukan terlaksana. Program besar yang menjadi janji pada masa kampanye pemilihan presiden 2014 itu hingga kini masih ‘gelap’. Jangankan pelaksanaan program-program kemaritiman, dari dasar dan arah kemaritiman saja kurang jelas mau dikemanakan.
“Presiden bilang akan membawa negara ini menjadi negara maritim. Saya secara pribadi, sampai sekarang belum mengerti mau dibawa kemana negara maritim atau negara kelautan,” terang Ketua Umum ILUNI UI, Chandra Motik Yusuf, Rabu (16/9).
Ia menyampaikan demikian dalam FGD ‘Mewujudkan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945’ di Gedung IASTH, Jl Salemba Raya, Jakarta Pusat. Acara digelar ILUNI UI bersama Front Nasional.
Diungkapkan, kelautan itu adalah sesuatu yang ada dilaut ke bawah sedangkan kemaritiman adalah laut ke atas. Penjelasan gampangnya bisa lebih dicerna, laut ke bawah ada berbagai jenis ikan yang bisa dijadikan untuk mensejahterakan rakyat. Adapun laut ke atas, ada berbagai jenis kapal atau sarana transportasi laut.
Nah, masalahnya, hingga kini pemerintahan Jokowi belum mempertegas apa visi kemaritiman dimaksud. Apakah laut ke atas atau laut ke bawah.
Di sisi lain, Candra Motik melihat payung hukum pelaksanaan program kemaritiman belum ada. Memang sudah ada aturan yang selaras, namun aturan tersebut belum menyentuh garis-garis besar program Jokowi. Dan, hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan program tersebut adalah pondasi budaya maritim yang kuat.
“Kita memang sudah punya Undang-Undang Kelautan, tapi kita tidak punya Undang-Undang Maritim,” jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
