Jakarta, Aktual.com — Rapat Harian DPP Partai Golkar pada Selasa (23/2) malam, menghasilkan beberapa kesimpulan, salah satunya mengusulkan Theo L Sambuaga sebagai Ketua Penyelenggara Munas dan Ketua Steering Commitee (SC) dipegang Nurdin Halid.
Wakil Sekjend DPP Partai Golkar Munas Riau, Ahmad Doli Kurnia mengaku sebagian besar peserta Rapat Harian DPP Partai Golkar keberatan atas usulan Nurdin Halid sebagai Ketua SC. Ia menilai pimpinan panitia atau SC Munas seharusnya ditunjuk sesuai Tugas Pokok dan Fungsi pembidangan yang menangani urusan organisasi, bukan orang yang pernah menjadi SC.
“Sebaiknya pimpinan panitia ditunjuk sesuai tupoksi pembidangan yang menangani urusan organisasi,” ujar Doli di Jakarta, Rabu (24/2)
Menurutnya, Waketum Bidang Organisasi, Ketua Bidang Kaderisasi, dan Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar adalah orang yang tepat ditunjuk sebagai Ketua Penyelenggara, Ketua SC, dan Ketua OC. Untuk memenuhi prinsip berkeadilan, maka sebaiknya pimpinan panitia memberi kesempatan bukan kepada orang yang sudah pernah bahkan sering menjadi panitia.
“Ada 31 Ketua Bidang dan Wakil Sekjend yang ada dalam DPP PG Hasil Munas Riau yang juga punya kompetensi dan bisa dijadikan pimpinan panitia penyelenggara Munas,” katanya.
Terkait hal itu, Doli merasa perlu juga mempertegas dan merinci mekanisme proses pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh panitia, yaitu dengan mengakifkan Rapat Pleno yang akan menjadi tempat panitia melaporkan kerjanya, kemudian dikritisi, dan diputuskan sebagai keputusan organisasi atau DPP.
Hal itu akan mengurangi distorsi atau penyalahgunaan kewenangan dari individu-individu atau kolektif panitia.
Doli menambahkan bahwa semua keputusan Rapat Harian akan dibahas kembali dan diputuskan pada Rapat Pleno pada Rabu (24/2) sore termasuk terkait posisi SC.
“Panitia dibentuk oleh DPP untuk menyelesaikan persiapan teknis penyelenggaraan Munas dan bertanggung jawab kepada DPP,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
