Dalam aksinya para nelayan memberikan dukungan kepada komisi anti korupsi itu untuk terus mengusut tuntas kasus reklamasi Teluk Jakarta yang telah menyeret anggota DPRD, M. Sanusi dan Presdir Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja.

Jakarta, Aktual.com – Mayoritas warga ibukota menolak kebijakan reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dilakukan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Sebanyak 58,3 persen responden tidak setuju terhadap kebijakan reklamasi Pantai Utara,” demikian hasil penelitian Indo Barometer atas kebijakan megaproyek 17 pulau buatan yang diterima Aktual.com, Selasa (12/4).

Hanya 38.3 persen responden yang menyatakan setuju terhadap megaproyek tersebut. Sisanya, 3,5 persen responden, memilih tidak menjawab atau tidak tahu.

Sebagian besar responden, yakni 57,3 persen, juga menganggap megaproyek yang menghasil lahan baru seluas 5.100 ha itu merugikan warga.

“Dan 34,8 persen responden menjawab menguntungkan warga Jakarta. Sebesar delapan persen responden tidak tahu/tidak jawab,” demikian jawaban responden lainnya.

Karenanya, sebanyak 53,5 persen responden meminta megaproyek yang mayoritasnya dikerjakan pengembang itu dihentikan.

Cuma 38,3 responden menjawab sebaiknya kebijakan yang menuai kontroversi tersebut dilanjutkan. Sedangkan 8,3 persen lainnya, memilih tidak menjawab.

Survei tersebut dilakukan sejak 8-10 April terhadap 400 responden yang tersebar secara proporsional di enam wilayah ibukota. Responden dihubungi tim peneliti melalui sambungan telepon untuk menjawab kuesioner terbuka sebanyak 15 pertanyaan.

Artikel ini ditulis oleh: