Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan arahan kepada para Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia masa bakti 2016-2020 usai dilantik di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2016). Pelantikan tersebut mengambil tema "Menghadirkan Wajah Islam yang Ramah Dalam Bingkai Keindonesiaan".

Jakarta, Aktual.com-Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri meminta kepala daerah tidak meniru Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian yang berhaji lewat uang korupsi.

“Bupati Banyuasin ditangkap menerima suap untuk naik haji. Kalau belum cukup uangnya, nanti saja setelah cukup, jangan terima suap,” kata Megawati Soekarnoputri dalam sambutannya usai pelantikan Pengurus Pusat Bamusi periode 2016-2020, di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (8/9).
Menurut Megawati, kepala daerah jika ingin beribadah haji agar mengumpulkan dananya dulu hingga cukup dan jangan mencari-cari dari sumber lain yang tidak sah.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian beberapa hari lalu.

Sementara itu, ketika membuka Sekolah Para Calon Kepala Daerah, di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Selasa (30/8) lalu, Megawati Soekarnoputri menegaskan, kepala daerah dari PDI Perjuangan yang terkena kasus korupsi tidak akan dibela.

Megawati menegaskan, para kader PDI Perjuangan maupun tokoh daerah yang maju sebagai calon kepala daerah, sejak awal sudah diingatkan untuk tidak melakukan korupsi.

PDI Perjuangan, kata dia, bahkan menyelenggarakan sekolah bagi para calon kepala daerah, yang kurikulumnya antara lain, memberikan wawasan soal pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan transparan, pengelolaan keuangan daerah yang benar, manajemen yang benar, dan sebagainya.

Bahkan pematerinya, dihadirkan pemateri yang kompeten seperti menteri kabinet, pimpinan KPK, dan sebagainya.

Para bakal calon kepala daerah juga harus menjalani psikotest dan membuat perjanjian pakta integritas. “Kalau dari awal sudah diingatkan dan dibekali pengetahuan, setelah menjadi kepala daerah ternyata melakukan korupsi, maka tidak akan dibela,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara