Jakarta, aktual.com – Megawati Soekarnoputri secara terbuka membahas hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden RI ke-5 dan Ketua Dewan Pengarah BPIP tersebut menyatakan bahwa hubungannya dengan Jokowi berjalan baik.
Hal ini diungkapkan Megawati saat memberikan pengarahan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh kepala daerah di Indonesia yang berlangsung di Balai Samudera, Jakarta, pada hari Senin (5/8).
“Tadi sebelum ke sini, ada siapa itu, ndak tahu ngomong, yang namanya apa, mengatakan katanya saya tidak ini sama Presiden. Loh, enaknya loh dia ngomong kayak gitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Emangnya kenapa?” kata Megawati.
Megawati menceritakan bahwa dirinya dikabarkan memiliki hubungan buruk dengan Jokowi akibat isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana presiden tiga periode. Megawati menyatakan bahwa hal tersebut adalah urusan tata negara.
“Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum, kok, mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan namanya ranahnya konstitusi,” ujar Mega.
Di hadapan gubernur dan penjabat gubernur, Ketua Umum PDIP tersebut menyatakan bahwa MPR adalah pihak yang berwenang mengenai masa jabatan presiden. Menurut Megawati, berdasarkan diskusi dengan ahli tata negara, keputusan MPR tetap membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode.
“Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh atau tidak, itu kan harus Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena apa? Karena ketika dari yang namanya presiden seumur hidup, itu waktu reformasi kan diubah Tap MPR. Saya tanya pada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan dengan ini Tap-nya itu masih berlaku? Yes, ada yang mau nyanggah? Ahli hukum tata negara, ya silakan,” imbuhnya.
Dalam acara pengambilan sumpah pengurus DPP di Sekolah Partai pada Juli lalu, Megawati menyebut nama Presiden Jokowi dalam pidatonya. Ini adalah pertama kalinya Megawati menyebut nama Jokowi sejak Pilpres 2024.
Terdapat kabar bahwa hubungan antara Megawati dan Jokowi retak karena perbedaan dukungan dalam Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berpendapat bahwa Megawati menyebut nama Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden.
“Artinya, Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai Presiden Negara Republik Indonesia, komitmen partai juga kan pada negara, sehingga hal-hal tersebut juga disampaikan dalam kapasitas beliau, misalnya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, BRIN. Itu semua terkait dengan politik negara,” ujar Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
