Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador/ANTARA/Anadolu/PY

Mexico City, Aktual.com – Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador pada Selasa (27/8) mengumumkan penangguhan hubungan dengan kedutaan besar Amerika Serikat (AS) dan Kanada di Meksiko.

Penangguhan “tidak terbatas” terhadap kedutaan dari dua mitra dagang utama dan tetangga utara ini dilakukan setelah adanya kritik terhadap proposal reformasi yudisial Meksiko yang kontroversial, yang dianggap sebagai kemunduran demokratis oleh AS dan Kanada.

“Selama masalah ini belum diselesaikan dan mereka melanjutkan kebijakan tersebut, akan ada penangguhan,” kata Lopez Obrador dalam suatu pengarahan pagi.

“Mereka perlu belajar menghormati kedaulatan Meksiko. Ini bukan masalah sepele karena kami tidak akan memberikan nasihat tentang apa yang benar dan salah. Jadi, kami ingin mereka bersikap hormat,” tambahnya.

Reformasi yang didorong oleh presiden dan mungkin dipercepat oleh kongres berupaya agar Hakim Agung dan Hakim Pengadilan Tinggi dipilih melalui pemungutan suara rakyat.

Pekan lalu, Duta Besar AS untuk Meksiko Ken Salazar menyampaikan kekhawatirannya mengenai reformasi tersebut, yang disebutkanya sebagai “risiko besar bagi berfungsinya demokrasi Meksiko.”

Begitu pula dengan Duta Besar Kanada untuk Meksiko Graeme C. Clark yang mengatakan bahwa investor Kanada telah menyampaikan kekhawatiran mereka atas reformasi tersebut, yang mereka lihat sebagai masalah bagi investasi di negara tersebut.

Pada Senin (26/8), Kamar Dagang Amerika di Meksiko (AmCham) dan Kamar Dagang Kanada di Meksiko (CanCham) mengeluarkan pernyataan terpisah yang menyoroti bahwa reformasi tersebut menciptakan iklim ketidakpastian dan ketidakpercayaan bagi investor.

Meskipun presiden telah mengonfirmasi bahwa penghentian hubungan diplomatik hanya berlaku untuk kedutaan dan tidak meluas ke pemerintah yang mereka wakili, Lopez Obrador mengecam pernyataan para duta besar Amerika Utara sebagai “tidak demokratis” dan “memalukan” serta menuntut permintaan maaf dan “klarifikasi dari mereka” untuk mengakhiri penangguhan tersebut.

“Selama saya masih di sini, kami tidak akan membiarkan pelanggaran terhadap kedaulatan kami,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Sandi Setyawan