Jakarta, Aktual.com – Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan rekonsiliasi merupakan pilihan terbaik yang dimiliki pemerintah dalam perkara Habib Rizieq Shihab. Dengan rekonsiliasi, pemerintah telah mengurangi satu permasalahan dalam ranah politik.
Ia berpendapat bahwa pemerintah harus lebih menyimpan energinya untuk menghadapi permasalahan ekonomi yang tengah menghimpit Indonesia.
“Saya memang menyarankan kepada pemerintah supaya diambil saja langkah abolisi itu kemudian melakukan rekonsiliasi agar pemerintah lebih fokus menangani persoalan-persoalan ekonomi dan beban politik itu bisa dikurangi,” ungkap Yusril di Jakarta, Rabu (21/6).
Yusril berpendapat bahwa abolisi merupakan opsi terbaik dalam melakukan rekonsiliasi dengan Habib Rizieq dan beberapa aktivis serta ulama yang menjadi korban kriminalisasi.
Pasalnya, kondisi perekonomian Indonesia tengah terpuruk pada tahun ini. Seperti yang diketahui, target pajak yang ditetapkan pemerintah tidak tercapai dan pemerintah terancam harus melakukan pinjaman ke luar negeri.
Yusril mengaku tidak berpihak kepada siapa pun. Dengan tenang, ia menyampaikan bahwa dirinya adalah pihak netral yang hanya memikirkan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
“Anda kan tahu saya tidak ikut aksi damai mana pun juga dan tidak juga saya berada di posisi pemerintah. Saya hanya memikirkan masalah bangsa dan negara kita jangan terus sampai mengalami keterpurukan,” terangnya.
Namun demikian, ia mengingatkan pemerintah jika nantinya tidak memprioritaskan langkah rekonsiliasi dalam perkara ini. Pemerintah, lanjutnya, harus siap dengan segala konsekuensi yang akan terjadi jika masih bersikeras melakukan kriminalisasi para ulama dan aktivis.
“Tetapi kalau pemerintahannya itu tidak mau, bagi saya tidak masalah karena saya berada di tengah-tengah,” ujar Ketua Umum Partai Bulan dan Bintang ini.
“Kalau pemerintah tidak mau ya berarti bukan tanggung jawab saya kalau ada apa-apa di kemudian hari,” pungkasnya.
(Teuku Wildan)
Artikel ini ditulis oleh:
