Kalau orang Inggris bilang life begins at 40, mungkin buat mantan Panglima TNI Moeldoko, yang Rabu kemarin (17/01) dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) baru menggantikan Teten Masduki, mungkin ungkapan tadi perlu dimodifikasi. Life begins at 60.
Bagi pria kelahiran Kediri Jawa Timur pada 1957 ini, pos baru yang didudukinya kali ini boleh dibilang merupakan pos strategis yang sempat mengundang pro dan kontra dari kalangan masyarakat maupun DPR terkait tugas pokok dan fungsinya. Bahkan, KSP sejak awal keberadaannya diproyeksikan sebagai pos strategis untuk menempatkan seseorang yang punya kekuasaan yang cukup besar untuk mengimbangi menteri sekretariat negara dan sekretaris kabinet di lingkar inti kantor kepresidenan.
Kala Jokowi memegang tampuk kekuasaan, KSP meerupakan markas operasi politik Luhut Binsar Panjaitan untuk membangun formasi kekuatan politik pemerintahan Jokowi di istana. Meskipun kemudian dalam perombakan kabinet yang kedua Luhut digeser sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli, namun beberapa sumber Aktual di lingkar dalam kekuasaan Jokow, Luhut masih tetap memberikan instruksi dan arahan strategis kepada Kepala Staf Kepresidenan baru Teten Masduki dan para deputinya, meski sudah tidak menjabat sebagai Kepala KSP lagi.
Maka, mencuatnya Moeldoko yang pernah memegang dua jabatan puncak di kemiliteran yaitu KASAD dan Panglima TNI semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga awal pemeritnahan Jokowi pada 2014, maka penunjukan Moeldoko menggantikan Teten Masduki bisa jadi bakal menciptakan pergeseran kekuatan di internal istana dalam beberapa bulan ke depan, kala 2018 dicangkan sebagai Tahun Politik jelang Pilpres 2019.
Sebelum lebih dalam membedah berbagai kemungkinan baru pasca penunjukkan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, baik juga kita teropong dulu Tupoksi KSP itu sendiri.
Jika merujuk pada situas KSP itu sendiri, Kantor Staf Presiden merupakan Unit Staf Kepresidenan, yang dibentuk dengan Perpres No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden, untuk memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan 3 kegiatan strategis yaitu pelaksanaan Program – Program Prioritas Nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis. Dari rumusan garis besar ini saja, rasa-rasanya cara pandang dan pola pikir mantan KSP Teten Masduki yang berlatarbelakang LSM dan lama berkecimpung sebagai aktivis, dengan Moeldoko yang selain militer juga tercatat sebagai lulusan terbaik Akademi Militer Nasional (AMN) 1981 dan penyandang Adhi Makayasa, besar kemungkinan bakal terjadi perubahan program prioritas nasional. Barang tentu dengan segala dampak dan konsekwensi politiknya.
Sejak awal berdirinya baik semasa kepemimpinan Luhut maupun Teten, KSP merupakan basis perekrutan para anggota timses pemenangan Jokowi-JK dari berbagai unsur dan elemen, untuk bergabung di jakaran birokrasi pemerintahan Jokowi dan melekat ke dalam kantor kepresidenan Jokowi di Bina Graha. Inilah agenda sesungguhnya yang mendasari mengapa KSP dibentuk.
Lantas bagaimana KSP ketika berada dalam kepemimpinan Moeldoko? Supaya lebih obyektifnya, mari simak rumusan yang telah ditetapkan KSP sendiri. “Kantor Staf Presiden dalam pelaksanaan tugasnya akan melakukan fungsi pengendalian dalam rangka memastikan bahwa program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden. Selain melakukan pengendalian, Kantor Staf Presiden juga melaksanakan fungsi menyelesaikan masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Termasuk juga percepatan atas pelaksanaan program-program prioritas nasional.”
Bukan itu saja. Lebih lanjut KSP dalam rinciannya menegaskan, “Fungsi lain dari Kantor Staf Presiden adalah bertanggungjawab atas pengelolaan isu-isu strategis termasuk penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan dan pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang harus dilakukan.”
Dan ini yang paling menarik. “Selain dari fungsi-fungsi tersebut diatas, Kantor Staf Presiden dapat melakukan tugas dan fungsi lain yang ditugaskan oleh Presiden. Dari rumusan ini, berarti KSP tersirat punya dua lingkup agenda. Agenda terbuka (open agenda) dan agenda tersembunyi (hidden agenda). Melalui frase kunci bahwa KSP dapat melakukan tugas dan fungwsi lain lain yang ditugaskan oleh Presiden.
Melalui bacaan kita mengenai kerangka kebijakan strategis yang mendasari adanya KSP baik terkait lingkup kewenangannya yang tersurat maupun tersirat tadi, maka tampilnya Moeldoko sebagai Kepala KSP pastinya punya nilai politis, dan berpotensi menciptakan pergeseran kekuaatan di dalam internal kantor kepresidenan.
Apalagi dengan didudukkannya Teten Masduki, mantan Kepala KSP sebelumya sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden, mengindikasikan adanya pertarungan intenal (internal struggle) yang cukup tajam dan sengit meskipun bersifat senyap antara faksi Luhut Panjaitan dan Hendropriyono. Meskipun kedua jendral purnawirawan angkatan darat tersebut semula sama-sama berkongsi untuk mendukung kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014.
Penetapan Teten Masduki sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden menyusul keputusan Jokowi menjadikan Moeldoko sebagai Kepala KSP, berarti faksi Luhut yang diwakilkan pada Teten, agar tetap punya akses langsung kepada Jokowi. Seraya pada saat yang sama mengindikasikan bahwa seiring dengan masuknya Moeldoko ke jantung lingkar inti Jokowi yang selama ini merupakan wilayah pengaruh Luhut, akan terputus mata-rantainya yang selama ini KSP mempertautkan dan menyinergikan Sekretariat Negara yang dipegang oleh Pratikno dan Sekretaris Kabinet yang dipegang oleh Pramono Anung, mantan Sekretaris Jenderal PDIP dan pemain penghubung paling terpercaya antara Megawati dan Jokowi.
Dalam kasus penyusunan pasangan calon gubernur Jawa Timur baru-baru ini misalnya, nampak jelas peran belakang layar dari Pramono Anung yang cukup efektif sehingga Megawati selaku Ketua Umum PDIP memutuskan Syaifullah Yusuf disandingkan dengan Puti Guntur Sukarno sebagai wakil gubernur. Menyusul pengunduran diri Azwar Anas gegara kasus pribadi yang semula telah ditetapkan sebagai duet Gus Ipul-Anas sebagai representqasi koaisi PDIP-PKB pada Pilgub Jatim 2018.
Namun, dengan masuknya Moeldoko, skema seperti yang dimainkan Pramono Anung baik terkait urusan pilkada ataupun urusan-urusan strategis lainnya, nampaknya ke depan akan terputus mata-rantai yang menghubungkan Megawati dan Jokowi sebagaimana yang selama ini dimainkan melalui sistem siluman antara Sekab Pramono, Sekneg Pratikno dan KSP Teten Masduki. Yang mana ketiganya dalam orbit perlindungan dan pengawalan dari Luhut Panjaitan.
Informasi yang berhasil dihimpun Aktual melalui sumber-sumber lingkar dalam, keputusan penetapan Moeldoko pada menit-menit terakhir, disebabkan adanya keberatan dan tentangan keras dari Luhut. Namun agaknya, dengan penetapan Teten sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden, tiada lain merupakan kompromi yang terbaik bagi kedua belah pihak.
Bagaimana implikasi politik dengan masuknya Moeldoko ke jantung lingkar kekuasaan Jokowi? Apa boleh buat, nuklius atau kelompok inti angkatan darat yang selama ini membayang-bayangi Jokowi, harus kita bedah secara terbuka kali ini.
Kalau mencermati rekam jejak Moeldoko sejak 1995 dan 1996 di Jakarta, Moeldoko tercatat pernah jadi Komandan Yonif 201/Jaya Yudha (1995), Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat (1996), maka secara faktual Moeldoko punya kedekatan dengan beberapa senior atasannya yang kala itu pegang peran strategis. Sutiyoso Panglima Kodam Jaya dan Wiranto yang kala itu menjabat Pangkostrad. Adapun Wiranto dan Sutiyoso yang sama-sama angkatan 1968 Akademi Militer Nasional, punya patron yang sama. Yaitu Hendropriyono. Yang pernah jadi Pangdam Jaya yang mana kemudian diteruskan oleh Wiranto dan Sutiyoso.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan-Keamanan merangkap Panglima TNI Faisal Tanjung, pada fase-fase kritis jelang meletusnya Kerusuhan Juli 1996 yaitu penyerbuan markas PDI pimpinan Megawati, SBY yang merupakan perwira favorit Faisal Tanjung dan mantan Panglima TNI Edy Sudrajat, juga berada di lingkar tiga serangkai Hendro-Wiranto-Sutiyoso di Kodam Jaya, sebagai Kepala Staf Kodam Jaya. Yang dipandang sebagai orang kuat kedua di jajaran kodam setelah Pangdam.
Pada perkembangannya kemudian, trio Hendro-Wiranto-Sutiyoso plus SBY, semakin kompak dan solid dalam berbagai operasi sosial-politik antara pasca Rusuh Juli 1996 hingga rusuh Mei 1998, yang bermuara pada lengsernya Presiden Suharto pada 21 Mei 1998.
Trio Hendro-Wiranto-Sutiyoso pada pasca reformasi semakin solid merapat kepada Megawati dan partai baru yang dibentuknya pada tahun yang sama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Adapun SBY karena waktu itu fraksi ABRI di DPR/MPR masih ada, lebih berkiprah di Mabes TNI sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) sebagai pengganti Kepala Staf Sospol ABRI di era Suharto.
Di era reformasi, SBY sempat menjabat menteri pertambangan dan energi di era kepresidenan Gus Dur, dan Menko Politik-Keamanan di era kepresidenan Megawati. Adapun Hendro setelah digusur oleh Suharto setelah jadi Pangdam Jaya, di era Mega kembali bersinar dengan menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sedangkan Sutiyoso menjadi Gubernur DKI Jakarta. Wiranto, sejak dilengserkan Gus Dur sebagai Menko Polkam, baru berkiprah kembali ke politik, sewaktu pada 2009 berduet dengan Jusuf Kalla pada Pilpres 2009. Namun sayang kalah karena SBY tetap berjaya kedua kalinya sebagai presiden.
Ketika memasuki Pilpres 2014, Prabowo muncul sebagai kekuatan baru dengan menyalonkan diri sebagai presiden, berhadapan dengan Jokowi yang didukung sepenuhnya oleh PDIP dengan berkoalisi dengan Hanura yang dipimpin Wiranto, Nasdem pimpinan pengusaha Surya Paloh dan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar.
Dalam konstalasi genting Pilpres 2014 itu, Moeldoko muncul sebagai peman kunci penting sebagai Kasad pada 2013, dan Panglima TNI antara 2013-2015. Berarti ketika menjabat sebagai Panglima TNI pada periode krusial itu, Moeldoko merupakan pemain kunci penting yang cukup strategis dalam peralihan pemerintahann dari SBY ke pemerintahan Jokowi.
Maka, dalam kedudukan barunya sebagai Kepala KSP, maka peran strategis Moeldoko di KSP pada lingkup agenda tersembunyi, tersembunyi sebagai pemain jangkar antara trio Hendropriyono-Wiranto-Sutiyoso plus SBY, nampaknya cukup terpayungi melalui klausul dalam profil KSP itu sendiri. Bahwa selain dari fungsi-fungsi tersebut diatas, Kantor Staf Presiden dapat melakukan tugas dan fungsi lain yang ditugaskan oleh Presiden.
Agaknya, inilah tugas pokok dan fungsi yang sesungguhnya dari Moeldoko ketika Jokowi menetapkan dirinya sebagai Kepala KSP.
Hendrajit, redaktur senior.
