Jakarta, Aktual.com – Pemerintah telah melakukan percepatan belanja untuk pembangunan infrastruktur, dalam rangka menggenjot pertumbuhan ekonomi di awal tahun ini.
Namun sayangnya, pendanaan untuk membiayai percepatan belanja ini sumbernya lebih didominasi oleh hasil utangan, dan sisanya dari pendapatan negara.
“Untuk pendanaan yang berasal dari utang itu, pemerintah telah menerapkan strategi front loading melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN),” sebut siaran pers dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, yang diterima Aktual.com, Sabtu (12/3).
Langkah ini diklaim Kemenkeu tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, yaitu risiko kekeringan likuiditas.
Salah satu upaya yang dilakukannya, sebut siaran pers itu, melalui pre-funding APBN 2016 dengan menerbitkan SBN pada akhir 2015 sebesar Rp63,5 Triliun.
Angka itu berasal dari penerbitan SUN valas sebesar USD3,5 miliar atau equivalen dengan Rp48,5 triliun dan private placement sebesar Rp15,0 triliun (dari investor asing sebesar Rp14 triliun).
“Selanjutnya, pemerintah juga secara reguler melakukan lelang penerbitan surat utang lain, yaitu SUN dan SUKUK di pasar domestik,” sebutnya lagi.
Hingga minggu ketiga Februari 2016, ditegaskan, total realisasi penerbitan SBN neto telah mencapai Rp102,2 triliun atau 31,2% dari target APBN. Capaian justru lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp104,4 triliun atau 37,7% dari target.
“Sehingga total realisasi tahun 2016 ini berasal dari penerbitan SBN neto di pasar domestik sebesar Rp66,2 triliun dan SBN neto valas sebesar Rp36 triliun,” tulis keterangan pers.
Selain itu, investor asing juga banyak membeli surat utang dari penerbitan SBN neto di pasar domestik.
Ini terlihat dari data peningkatan kepemilikan asing dari bulan Desember 2015 hingga Februari 2016 yang mencapai lebih dari Rp30 triliun.
Dengan begitu, berdasar realisasi APBN hingga saat ini, penerbitan SBN khususnya di pasar domestik bukan penyebab utama kekeringan likuiditas.
“Justru hal ini disebabkan sebagian besar dana hasil penerbitan SBN ini langsung dimanfaatkan untuk membiayai belanja pemerintah,” sebutnya lagi.
Menurut data Kemenkeu, hingga posisi akhir 5 Februari 2016, realisasi belanja APBN tercatat sudah mencapai Rp164,9 triliun atau meningkat 27,73% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Namun lucunya, belanja APBN sendiri tidak seluruhnya untuk pembangunan infrastruktur melainkan juga digunakan untuk membayar kewajiban utang yang sudah jatuh tempo.
“Utang jatuh tempo ini naik sebesar 90,8% dari Rp17,6 triliun pada tahun lalu menjadi Rp33,6 triliun pada minggu kedua Februari tahun ini,” pungkas siaran pers itu.
Artikel ini ditulis oleh:
