Jakarta, Aktual.com – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) tidak hadir dalam rapat evaluasi haji di Komisi VIII DPR RI, Jumat (27/9).
Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan, ketidakhadiran tersebut karena Menag sedang menjalankan tugas negara di Uni Emirat Arab (UEA).
Juru Bicara Kemenag Sunanto (Cak Nanto) menjelaskan, Gus Yaqut beritikad baik dengan menawarkan untuk mengikuti rapat secara daring. Tawaran tersebut disampaikan melalui surat kepada DPR RI.
“Karena kondisi sedang menjalankan tugas negara, Gus Men (Gus Menteri atau Gus Yaqut) menawarkan untuk mengikuti rapat secara daring. Ini memungkinkan dalam era kemajuan teknologi saat ini,” kata Cak Nanto dalam keterangan resmi, Sabtu (28/9).
Dalam kunjungan kenegaraan di UEA, Gus Yaqut bertemu dengan Kepala Otoritas Umum Urusan Islam, Wakaf, dan Zakat, Omar Habtoor Al Dareh.
Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan, terutama pengembangan potensi zakat dan wakaf.
Kementerian Agama mencatat bahwa potensi zakat Indonesia mencapai Rp 327 triliun. Namun, zakat yang berhasil dikumpulkan hingga saat ini baru mencapai Rp 33 triliun.
Di sisi lain, potensi wakaf di Indonesia juga sangat besar, dengan aset wakaf senilai Rp 2.000 triliun dan wakaf uang Rp 180 triliun.
“Besarnya potensi zakat dan wakaf di Indonesia menjadi perhatian kami untuk melakukan pengembangan bagi peningkatan kesejahteraan umat. Hal ini didiskusikan bersama Otoritas Urusan Islam, Wakaf, dan Zakat UEA,” ujar Gus Yaqut.
Gus Yaqut menambahkan bahwa UEA telah melakukan banyak terobosan dalam pengembangan zakat dan wakaf.
Mereka juga telah membentuk sejumlah program kerja sama dengan Kementerian Agama Indonesia, seperti daurah pendakwah, pembangunan masjid, dan pengiriman imam masjid.
Sejak 2019, Indonesia telah mengirim 140 imam masjid ke UEA. Program ini dinilai memberikan kontribusi signifikan dalam menyebarkan nilai Islam yang moderat dan toleran.
“Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan penceramah di UEA, tetapi juga memberikan kesempatan kepada para imam untuk belajar dan bertukar pengalaman dengan banyak ulama di UEA,” ungkap Gus Yaqut.
Sebelumnya, ketidakhadiran Gus Yaqut dalam rapat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 di Senayan menuai kritik dari Komisi VIII DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang, menilai bahwa Gus Yaqut tidak menjalankan tugasnya dengan baik, mengingat evaluasi tersebut menjadi rujukan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya.
“Tapi kan menterinya tidak bertanggung jawab. Itu yang saya sebutkan tadi,” kata Marwan usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/9).
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Arie Saputra
