Jakarta, Aktual.com — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengawali tahun 2016 dengan merilis hasil penilaian akuntabilitas kinerja 77 kementerian dan lembaga.
Langkah kementerian yang dipimpin oleh Yuddy Chrisnandi tersebut mendapatkan tanggapan negatif dari anggota kabinet. Khususnya dari menteri titipan partai politik yang mendapatkan penilaian terendah.
Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bereaksi keras dengan tindakan Yuddy merilis hasil kinerja kementerian.
Wakil Bendahara Umum PKB Bambang Susanto menuding Yuddy yang merupakan kader Partai Hanura ingin menggusur jatah PKB di kabinet kerja.
“Hasil yang disampaikan Yuddy itu masuk dalam konspirasi untuk kekuatan tertentu dengan tujuan menggusur PKB dari kabinet,” kata Wabendum PKB Bambang Susanto kepada wartawan, Selasa (5/1).
Bambang bahkan menyerang penilaian MenPANRB politis.
“Sangat politis dan tendensius. Cari muka. Mana mungkin dia berani mengevaluasi rendah menteri-menteri PKB, sementara dia sama Puan aja cium tangan, mana berani dia mengevaluasi PDIP,” ulas Bambang.
Tudingan Bambang bertolak belakang dengan data yang dirilis oleh Yuddy. Pasalnya Menteri-Menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga mendapatkan penilaian buruk.
Misalnya Kementerian Koperasi dan UKM yang pimpin oleh kader PDI-P AAGN Puspayoga mendapatkan rapor 57,79 berada diperingkat 67. Diatasnya pada posisi 66 ada Kementerian Tenaga Kerja yang dipimpin oleh kader PKB Hanif Dhakiri.
Dari haril penilai memang tidak ada perwakilan PKB yang mendapatkan nilai baik. Kementerian Desa mendapatkan nilai 53.97 berada di posisi 73 dipimpin oleh politisi PKB Marwan Jafar. Sementara itu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi ada persis dibawah Kementerian Desa mendapatkan poin penilaian 53.54.
Ada pada posisi buncit adalah Kejaksaan Agung dengan poin penilaian 50.02 di dibawah Komnas HAM dan Perpustakaan Nasional.
Jaksa Agung HM Prasetyo berang dengan hasil penilai Yuddy. Ia mengklaim telah bekerja keras menjalankan program kerja.
“Tanya sama MenPAN. Yang pasti ya saya katakan, Anda lihat di gedung bundar, di mana pun jaksa bekerja keras,” kata Prasetyo, di Kejaksaan Agung, Selasa (5/1).
Bahkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar lewat akun twitter nya ikut menyerang.
“Baru kali ini sesama menteri saling serang di publik dengan subyektif, pakai peringkat kek, pencitraan kek, kayak pasar aja, jualan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Tindakan saling serang yang ditunjukkan oleh PKB dan Nasdem menanggapi hasil penilaian MenPANRB menjadi awal kegaduhan poltik tahun 2016. Padalah saat menutup tahun 2015 sejumlah tokoh nasional menginginkan kabinet kerja tidak lagi menunjukkan kegaduhan.
Diserang oleh koleganya dikabinet Yuddy menegaskan tindakanya sudah atas persetujuan Presiden Joko Widodo.
“Saya menangkap dan menerjemahkan pesan pak Presiden bahwa reformasi birokrasi harus diwujudkan dengan cara yang tidak biasa, sehingga saya buka rapor akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga,” ujar Yuddy kemarin.
Ia mengakui banyak Menteri yang protes setelah hasil penilaian dirilis ke publik. Namun ia berkilah langkah publikasi hasil penilaian kinerja ini merupakan bagian dari revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
“Kalau dulu rapor kementerian hanya seremonial, rapornya dibagikan tapi tidak diumumkan ke publik. Sekarang di era revolusi mental tidak bisa lagi seperti itu,” jelas dia.
Pertanyaanya Sudah Siapkah anggota Kabinet Kerja melakukan Revolusi Mental?
Ini Hasil Penilaian MenPanRB:
1. KEMENTERIAN KEUANGAN 83.59 A
2. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 80.89 A
3. KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN 80.76 A
4. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 80.45 A
5. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 77.54 BB
6. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA DAN REFORMASI BIROKRASI 77.00 BB
7. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 76.13 BB
8. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 73.90 BB
9. BADAN PUSAT STATISTIK 73.86 BB
10. MAHKAMAH KONSTITUSI 73.73 BB
11. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 73.43 BB
12. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 73.31 BB
13. KEMENTERIAN PERDAGANGAN 73.30 BB
14. KEMENTERIAN KESEHATAN 72.82 BB
15. PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 72.25 BB
16. KEMENTERIAN LUAR NEGERI 72.20 BB
17. KEMENTERIAN PERTANIAN 72.16 BB
18. KEMENTERIAN PARIWISATA 72.08 BB
19. KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA 74.02 BB
20. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 71.12 BB
21. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 70.64 BB
22. KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 70.48 BB
23. BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 70.46 BB
24. LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 70.14 BB
25. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 70.12 BB
26. LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 68.94 B
27. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 68.76 B
28. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 68.51 B
29. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 68.32 B
30. BADAN PENGKAJIAN PENERAPAN TEKNOLOGI 68.13 B
31. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 68.13 B
32. BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 68.07 B
33. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 68.04 B
34. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 67.59 B
35. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN 67.02 B
36. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 66.60 B
37. BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 66.23 B
38. SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA 66.09 B
39. BADAN SAR NASIONAL 65.88 B
40. BADAN METEROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 65.37 B
41. BADAN INTELEJEN NASIONAL 65.18 B
42. KEMENTERIAN PERTAHANAN 65.14 B
43. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 65.07 B
44. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 64.35 B
45. BADAN NARKOTIKA NASIONAL 64.22 B
46. BADAN STANDARDISASI NASIONAL 64.21 B
47. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 64.06 B
48. MAHKAMAH AGUNG 64.04 B
49. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 63.83 B
50. KEMENTERIAN SOSIAL 63.04 B
51. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 62.96 B
52. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN 62.11 B
53. KEMENTERIAN AGAMA 62.01 B
54. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 61.21 B
55. BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA IN DONESIA 60.96 B
56. LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 60.84 B
57. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 60.52 B
58. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 60.17 B
59. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORIS 60.17 B
60. KOMISI YUDISIAL 60.07 B
61. SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 60.01 B
62. SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 58.95 CC
63. MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA 58.24 CC
64. SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH 58.07 CC
65. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 58.54 CC
66. KEMENTERIAN TENAGA KERJA 57.79 CC
67. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 57.61 CC
68. DEWAN KETAHANAN NASIONAL 56.97 CC
69. KOMISI PEMILIHAN UMUM 56.17 CC
70. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 55.04 CC
71. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 54.51 CC
72. LEMBAGA SANDI NEGARA 54.24 CC
73. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 53.97 CC
74. KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLEH RAGA 53.54 CC
75. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 51.60 CC
76. PERPUSTAKAAN NASIONAL 50.38 CC
77. KEJAKSAAN AGUNG 50.02 CC
Artikel ini ditulis oleh:
