Jakarta, Aktual.com – Menteri Tenaga Kerja (menaker) Hanif Dhakiri menyesalkan kritikan dari sejumlah anggota DPR RI terkait persoalan JHT dan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok.
“Kita sudah jelaskan tapi mereka (DPR) selalu mengolah isu,” ujarnya dalam acara Diskusi buka puasa Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan, di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (7/7).
Menurut Hanif, ada permainan politisasi dalam dua isu masalah ketenagakerjaan itu.
“Tunggu kami bekerja dan jelaskan dulu. Kalau sedikit-sedikit diramaikan itu namanya politisasi,” demikian Hanif.
Menaker menjelaskan bahwa masalah JHT tersebut merupakan implementasi SJSN dan UU BPJS dengan realitas lapangan, maka Presiden mengeluarkan kebijakan soal JHT.
“Oke kebijakan itu menuai kritik dan saat ini kita revisi. Setelah direvisi isunya bergeser lagi,” sergahnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap Peraturan Pemerintah (PP) terkait Jaminan Hari Tua (JHT), sehingga menimbulkan banyak dampak kontroversial di tengah masyarakat (Baca: Legislator Soroti Kurangnya Sosialisasi PP Terkait JHT).
“PP No. 46 Tahun 2015 tentang JHT justru baru ditandatangani sehari sebelum peresmian BPJS Ketenagakerjaan (Rabu, 1 Juli 2015). Mustahil BPJS Ketenagakerjaan mensosialisasikan PP itu kepada publik dan seluruh pihak terkait dalam waktu satu hari,” kata Rieke.
Selain itu, Anggota DPR F-Nasdem Irma Suryani Chaniago menyebut kebijakan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang melegalkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dianggap mencederai rasa nasionalisme (Baca: Legalkan TKA, Menakertrans Cederai Rasa Nasionalisme).
“Ini artinya mencederai rasa nasionalisme. Sementara banyak warga kita belum bekerja, tapi malah mendatangkan tenaga kerja dari luar. Itu kebijakan yang tak pantas,” ucap Irma.
Artikel ini ditulis oleh:
