Menang di Papua Barat dan Aceh, Sekjen PDIP Klaim Basis Pemilihnya Makin Meluas

Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim hasil Pilkada Serentak 2017 memperluas basis pemilih partainya, terutama kemenangan di seluruh pilkada di Papua Barat dan kemenangan di enam pilkada Aceh.

Hasto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (26/2), mengatakan kemenangan di Papua Barat dan Aceh secara ideologis dimaknai sebagai pengejawantahan sikap PDI Perjuangan yang kokoh berdiri di atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Kebhinekaan Indonesia.

“Kemenangan di seluruh pilkada Papua Barat dan kemenangan di Aceh sangatlah menggembirakan,” ucap Hasto.

Khusus pilkada di Aceh, Menurut Hasto untuk pertama kalinya PDI Perjuangan berhasil mendudukkan kadernya sebagai bupati di tiga kabupaten, mendukung dua calon bupati terpilih dan menjadi pendukung aktif gubernur dan wagub terpilih.

Hasto mengatakan meskipun pada pilkada serentak 2017 PDI Perjuangan hanya bermodalkan 26 persen, namun bisa menang di 54 daerah dari 101 daerah. Semua itu, kata dia, berkat proses kelembagaan yang semakin sistemik seperti sekolah para calon kepala daerah dan gotong royong kader partai.

“Dari 54 daerah, kader PDIP yang berhasil menduduki jabatan sebagai kepala daerah sebanyak 24 orang dan sebagai wakil kepala daerah sebanyak 26 daerah. Dengan demikian total kader sendiri sebanyak 50 orang,” ujar Hasto.

Menurut dia, hal itu menambah kemenangan pilkada serentak tahun 2015 di mana PDIP berhasil mendudukkan sebanyak 197 kadernya yang terdiri dari 105 kepala daerah dan 92 wakil kepala daerah.

“Hal yang menggembirakan bahwa kader partai yang berhasil tersebut telah melalui sekolah para calon kepala dan wakil kepala daerah,” jelasnya.

Oleh karena itu, PDI Perjuangan terus bertekad menyempurnakan proses kaderisasi kepemimpinan.

Hasto juga menyampaikan pesan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait capaian kader PDIP dalam pilkada.

Sebanyak 247 kepala dan wakil kepala daerah tersebut menjadi harapan dan upaya sistemik untuk mewujudkan pemerintahan yang merakyat, bersih, dan pemerintahan yang menyelesaikan masalah rakyat guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Arbie Marwan