Jakarta, aktual.com – Ratusan buruh memadati gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (9/12/2025) dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025. Mereka membawa berbagai tuntutan, termasuk desakan agar kasus-kasus besar segera ditangani dan seruan untuk mengadili mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Aksi tersebut dipimpin Koordinator Aksis Sapujagat, Ajang Sudrajat, yang menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja pemberantasan korupsi. Ia menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena banyak persoalan korupsi yang belum ditangani secara tuntas oleh KPK.
“Kami dari aliansi aksi serikat buruh, Aksi Sapujagat dalam rangka peringatan Hari Korupsi Sedunia,” ujarnya.
Ajang menyebut situasi pemberantasan korupsi saat ini masih jauh dari harapan. Menurutnya, banyak perkara besar dibiarkan berlarut-larut, sementara yang diproses justru kasus berskala kecil.
“Hari ini KPK sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dampak korupsi dirasakan langsung oleh para pekerja, terutama dalam hal kesejahteraan diri dan keluarga. Praktik korupsi dinilai menggerus hak pekerja yang seharusnya dapat dinikmati secara layak.
“Masih banyak kasus besar tidak ditindak KPK, hanya kasus kecil saja yang ditindak,” ujarnya.
Ajang mengatakan bahwa persoalan besar sedang dihadapi buruh saat ini, terutama terkait kondisi ekonomi yang tidak membaik karena korupsi yang terus terjadi. “Ada masalah besar yang kita hadapi sekarang,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa di banyak perusahaan, sekitar 30 persen biaya produksi terpakai untuk pengeluaran tidak jelas yang menurutnya merupakan praktik korupsi terselubung. Ia menilai dana tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan buruh.
“Biar KPK tahu juga, 30 persen biaya produksi perusahaan adalah biaya siluman,” ujarnya.
Ajang juga menyoroti keberadaan pelaku korupsi di kalangan aparat dan pejabat yang dinilai tidak tersentuh hukum. Hal itu, menurutnya, semakin melemahkan rasa keadilan para pekerja.
“Pelaku korupsi yang berbaju aparat dan pejabat tidak tersentuh,” ujarnya.
Ia menilai KPK seharusnya bertindak tegas kepada semua pihak, bukan hanya pada level bawah. Ajang berharap KPK dapat kembali menjadi lembaga yang melindungi kepentingan publik secara seimbang.
“KPK sebagai garda terdepan tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Achmat
Rizky Zulkarnain
