Jakarta, Aktual.co — Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe buka suara soal evaluasi terhadap dana otonomi khusus (otsus) Provinsi Papua yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri.
Menurutnya, dana yang diperuntukan kepada Papua melalui otsus tidaklah besar, karena hanya dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.
“Sebenarnya tidak cukup, sebenarnya kalau di lihat dari anggaran sekarang 80 persen kembali ke Kabupaten, Kabupaten kota. Di sana 29 kabupaten. Kemudian provinsinya ada 20 persen. Jadi kebijakan anggaran kan saya sudah berubah,” kata dia usai menghadiri rapat kerja bersama DPD RI, di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11).
Menurut dia, jika kementerian dalam negeri mau melakukan evaluasi, tentunya harus melibatkannya. Agar, kebijakan yang sudah berjalan tidak bertabrakan dengan keputusan yang dikeluarkan.
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa jangan sampai ada pikiran bahwa dana otsus itu yang digunakan Papua Rp 30 triliun per APBN atau tiap tahun.
“Nah mendagri harus diskusi dengan kita. Jadi dilihat dari jumlah yang 30 triliun itu dari tahun 2002 sampe hari ini 13 tahun. Jangan mereka pikir itu satu tahun anggaran, bukan. Itu dana selama 13 tahun,” kata dia.
“Dengan rata-rata 2 persen dengan DAU nasional setiap tahun. Penerima APBN kita berapa, 20 persen dari DAU nasional itu kita kan dapat 2 persen. Itu jumlahnya memang sangat Kecil. Kalau kita bagi rata2 per Kabupaten 80-90 miliar itu tidak cukup untuk membangun di daerahnya karena kemahalannya luar biasa.”

(Novrizal Sikumbang)

()