Jakarta, Aktual.co — Sampai saat ini juga masih ada delapan daerah yang belum menuntaskan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara lain Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kota Surakarta, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, serta Kabupaten Raja Ampat.
Anggota Komisi II DPR RI, Bambang Riyanto, mendesak Mendagri agar turut mendorong pemerintah daerah segera menandatangani HPHD secepatnya, agar tidak mengganggu tahapan Pilkada.
“Komisi II DPR RI juga mendesak BPK RI untuk segera mengaudit KPU RI agar terjadi transparansi dan efesiensi penyelenggaraan pemilu yang selama ini terkesan mahal,” ungkapnya, di Jakarta, Kamis (4/6).
Bambang juga menegaskan agar Presiden RI menegur Menkumham yang dinilainya terkesan ikut campur urusan parpol yang sedang berkonflik.
“Banyak hal lain yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
