Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan pihaknya tengah mengkaji rencana pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahap II yang digelar 15 Februari 2017 lalu.
Hingga kini, rencana pelantikan kepala daerah terpilih tersebut belum ada kepastian. Salah satu poin yang mengemuka adalah apakah kepala daerah akan dilantik secara serentak sejalan dengan gelaran Pilkada yang digelar serentak atau tidak.
“Kalau kami mau ikuti masa selesainya jabatan,” kata Tjahjo Kamis (13/4) kemarin.
Salah satu opsi yang diambil, dengan mengambil contoh di DKI Jakarta, pelantikan kepala daerah apabila mengikuti masa jabatan baru akan habis pada bulan Oktober 2017. Di sisi lain, pemilihannya juga berlanjut ke putaran kedua.
Apabila daerah lain yang tidak masuk dua putaran, lanjutnya, namun masa jabatannya juga sama baru akan selesai pada Oktober 2017 tentu akan menunggu waktu yang cukup lama. Sebab saat ini baru bulan April.
“Sekarang April, nah lama banget nanti,” jelasnya.
Kemendagri, disampaikan Tjahjo akan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu terkait hal ini. Sebab KPU-lah yang menentukan siapa kepala daerah terpilih dari 101 daerah yang menggelar Pilkada Tahap II.
Koordinasi untuk memastikan apakah frasa ‘Pilkada Serentak’ berlaku untuk jadwal pelaksanaan pemilihan saja atau hingga jadwal pelantikan. Koordinasi sekaligus mencari formulasi terbaik apakah jalan terbaik pilkada digelar serentak, maka pelantikannya juga serentak.
“Nah ini ada enggak aturan, undang-undang atau keputusan KPU, sebagai penjabaran membuat peraturan KPU pengertian serentak itu,” demikian Tjahjo.
Artikel ini ditulis oleh:
