Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pejabat daerah mewaspadai area rawan korupsi terkait dengan banyaknya pimpinan daerah yang harus berurusan dengan penegak hukum karena kasus korupsi.
“Saya ingatkan kepada rekan rekan di daerah bahwa saat ini menjadi sorotan 24 jam oleh penegak hukum sehingga area rawan korupsi harus diperhatikan,” kata Tjahjo Kumolo ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/3).
Ia menyebutkan daerah rawan korupsi itu antara lain perencanaan, dana hibah dan bantuan sosial dan pajak. “Sekarang yang difokuskan oleh penegak hukum juga area belanja barang dan modal,” kata Tjahjo.
Tajhjo mengatakan banyaknya pejabat daerah dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lepas dari masalah inspektorat daerah yang belum bekerja optimal.
“Inspektorat daerah belum bekerja optimal, fungsi pembinaan, pencegahan kepada aparat di daerah hingga desa, belum berjalan optimal,” katanya.
Dengan kondisi itu, pihaknya memerlukan bantuan dari pihak kepolisian dan kejaksaan.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
