Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, meminta masyarakat tidak begitu berpolemik tentang pemindahan ibu kota. Ia beranggapan bahwa masyarakat harus memahami bahwa wacana pemindahan ibu kota negara hanya menekankan pada pemindahan pusat pemerintahan saja.
Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota ini sekaligus juga untuk mengurangi kepadatan Jakarta yang semakin tidak karuan.
“Saya kira pengertian pemindahan itu tidak berarti dari Jakarta ke kota lain. Namun, pemerintahannya supaya tidak padat di Jakarta. Itu saja intinya,” ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).
Tjahjo enggan berkomentar dan cenderung mengelak ketika ditanya lebih rinci mengenai rencana pemindahan ibu kota ini. Ia berdalih bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan hal ini kepada publik karena rencana pemindahan ibu kota sendiri masih dikaji oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Tanyakan kepada Bappenas. Sebab, Bappenas sedang diperintah oleh Presiden untuk mengkaji dengan benar,” tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sumarsono, mengaku bahwa pihaknya sama sekali belum mengetahui rincian kajian pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh Bappenas.
Namun, Sumarsono menyatakan bahwa pihaknya berpandangan jika rencana ini sebaiknya menekankan pada pemindahan pusat pemerintahan saja. Ia menyebut Malaysia sebagai rujukan dan contoh yang tepat dalam konteks pemindahan pusat pemerintahan.
Seperti yang diketahui, pusat pemerintahan Malaysia berada di Putrajaya, meskipun negara Jiran tersebut beribu kota di Kuala Lumpur.
Menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan akan lebih efektif untuk mengatasi beban Jakarta yang disebutnya sudah terlampau berat.
“Keuntungan lainnya adalah daerah-daerah lain akan berkembang karena ada pergeseran lokasi pusat pemerintahan,” jelas Sumarsono pada Rabu (5/7) lalu.
Pewarta : Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
