Ambon, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, potensi konflik dalam Pilkada Serentak yang berlangsung Desember mendatang terbilang tinggi. Bahkan, Tjahjo menyebut bahwa potensi konflik itu lebih tinggi ketimbang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif.
“Potensi konflik saat Pilkada malah jauh lebih tinggi dari pemilihan Presiden maupun pemilihan legislatif tahun 2014 lalu. Kebanyakan dipicu sentimen dan gengsi sukuisme yang kuat saat Pilkada di gelar,” ujar Tjahjo, di Ambon, Rabu (26/8).
Tjahjo juga mengatakan, di Ambon, ada satu dari empat kabupaten di Maluku yang masuk dalam wilayah rawan konflik pesta politik tersebut. “Dari 269 daerah penyelenggara pilkada serentak tahap pertama, 10 daerah tergolong rawan konflik, termasuk satu di antaranya di Maluku,” tambahnya.
Tanpa menyebutkan satu dari empat kabupaten yang rawan konflik, Mendagri mengatakan bahwa pemerintah telah mendeteksi sejumlah titik kerawanan yang memungkinkan terjadinya konflik saat berlangsung tahapan pilkada serentak di tanah air pada 9 Desember 2015.
Guna mengatasi kemungkinan konflik tersebut saat pesta demokrasi serentak tersebut, menurut Tjahyo, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan para gubernur, bupati dan wali kota untuk melakukan pemantauan secara rutin, saat berlangsung berbagai tahapan Pilkada.
Selain itu berkoordinasi dan bekerja sama dengan pimpinan TNI dan Polri di daerah guna mencegah sejak dini kemungkinan terjadinya gejolak baik saat pelaksanaan berbagai tahapan hingga paska pemungutan dan perhitungan suara berlangsung.
“Pilkada serentak di 269 daerah berpotensi terjadi konflik, tetapi tingkatannya berbeda, dan 10 daerah tersebut merupakan yang paling rawan,” tutup Mendagri.
Artikel ini ditulis oleh:
