Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Kamis (24/5/18). Mendagri berharap Pilkada Serentak 2018 berjalan lancar. Pasalnya, Mendagri khawatir kelancaran pilkada terganggu dengan suasana pertarungan Pilpres 2019 yang sudah terasa sejak saat ini. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air.

“Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara peraturan,” ujar Tjahjo dalam pemaparan 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10).

Tjahjo menyampaikan ada 43.866 peraturan mulai dari undang-undang sampai peraturan gubernur, bupati, wali kota yang meliputi setiap proses pengambilan kebijakan politik pembangunan di setiap tingkatan.

Banyaknya peraturan di setiap tingkatan itu menyebabkan peraturan menjadi tumpang tindih dan membingungkan. “Diskresi semakin tidak ada,” ujar dia.

Tjahjo menekankan pihaknya telah mencoba membatalkan 3.300 lebih peraturan daerah dan Kemendagri untuk mempersingkat pengambilan kebijakan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS