Mendagri Sebut Indonesia Sebagai Negara Peraturan

Namun, kata dia, ada oknum kepala daerah yang masih melihat dengan sempit. “Sayangnya ada pola pikir oknum kepala daerah yang masih melihat sempit. Menggugat ke Mk dan disetujui oleh MK. Ini problem,” kata Tjahjo.

Meskipun demikian, Tjahjo menekankan pihaknya akan terus mempersingkat proses pengambilan kebijakan dengan membatalkan sejumlah peraturan yang dianggap tumpang tindih.

“Saya yakin gubernur, bupati, wali kota juga semakin selektif menyusun perda (peraturan daerah),” ujar Tjahjo.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid