Jakarta, aktual.com – Menteri Dalam Negeri Tjahtjo Kumolo, memastikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) milik WNA yang kabarnya sempat viral di media sosial, adalah palsu.
“Yang jelas, yang diviralkan dengan NIK yang dicek KPU itu namanya beda. Itu palsu karena NIK beda,” kata Mendagri usai rapat koordinasi persiapan Pemilu di Kota Batam Kepulauan Riau, Kamis (28/2).
Menurut Menteri, WNA boleh memiliki KTP-el, namun tidak bisa menggunakan kartu identitas itu untuk memilih dalam pemilu.
Bila WNA mengantongi izin tinggal dan memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, maka diperbolehkan memiliki KTP-el.
“Soal WNA, kalau punya izin tinggal ada rekomendasi dari imigrasi dia boleh saja punya KTP-el tapi tidak punya hak pilih,” kata Menteri.
Tjahjo juga memastikan tidak ada WNA yang namanya terdata dalam DPT.
“Enggak ada, silahkan cek. Karena masing-masing daerah ada WNA punya KTP-el, tapi tidak dalam konteks punya hak pilih. Karena punya KTP-el sangat selektif,” kata Menteri.
Sebelumnya, di Jakarta, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menegaskan, tidak ada WNA pemilik KTP elektronik yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu.
Bahtiar mengatakan, tenaga kerja asing dengan kondisi tertentu memang wajib memiliki KTP-el sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Berdasarkan Ayat (1) Pasal 63 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP elektronik.
Pada Ayat (3) dijelaskan bahwa KTP elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku secara nasional.A Ayat (4) Pasal 63 juga menjelaskan bahwa orang asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP elektronik kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
Pada Ayat (5) disebutkan bahwa penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian. Serta pada Ayat (6) penduduk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya memiliki satu KTP elektronik.
Berdasarkan UU tentang Administrasi Kependudukan, penduduk di Indonesia dibagi dua, yakni WNI dan WNA. Sama seperti WNI, WNA juga diwajibkan memiliki KTP elektronik.
Menurut Bahtiar, ketentuan seperti ini sudah berlangsung sejak UU itu selesai dibahas pemerintah dengan DPR. Ketentuan ini juga terjadi di negara lain.
Dilain pihak, Komisioner KPU RI Viryan Azis mengatakan pihaknya telah memerintahkan KPU Jawa Barat menelusuri keberadaan KTP elektronik milik warga negara asing (WNA) di wilayah Cianjur, Jawa Barat.
“Kami telah meminta KPU Jawa Barat langsung melakukan pengecekan,” kata Viryan di Jakarta, Selasa (26/2).
Viryan mengatakan penelusuran dilakukan setelah berkembang informasi di media sosial yang menyebutkan seorang WNA pemilik KTP-elektronik namanya ikut terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Setelah ditelusuri, KTP elektronik milik WNA berinisial GC dengan NIK yang tercantum di dalamnya, tidak masuk dalam DPT. Namun ketika NIK itu dimasukkan dengan nama seorang WNI berinisial B, namanya masuk dalam DPT. Artinya kata Viryan, NIK dalam KTP elektronik milik WNA itu merupakan NIK milik WNI berinisial B yang namanya terdaftar dalam DPT.
“Maka yang terjadi adalah kesamaan NIK tapi data berbeda,” jelas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
