Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan perwakilan dari Kemnkumham mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10). Rapat kerja tersebut beragendakan lanjutan pengambilan keputusan tingkat pertama terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas). AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meyakini bahwa maraknya korupsi yang melibatkan kepala daerah bukan karena kurangnya gaji, melainkan adanya permasalahan pada mental.

“Korupsi kepala daerah dan perangkat daerah faktornya bukan karena gaji. Ini sistemnya sudah baik, pengawasan baik, tapi masih ada yang kena operasi tangkap tangan. Jadi, itu bukan masalah gaji, tapi mental,” ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (18/4).

Mendagri mengatakan jika kepala daerah memahami area rawan korupsi serta dampaknya, maka seharusnya upaya menguntungkan diri dengan cara ilegal itu tidak terjadi.

Menurut Tjahjo, penjelasan mengenai daerah rawan korupsi telah berulang kali dipaparkan kepada kepala daerah dan perangkatnya. Kendati demikian, masih banyak yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Partai politik dalam menyalonkan sesorang juga sudah ada seleksinya, sudah diikuti psikotes. Tapi (uang) itu memang godaan, jadi masalahnya di mental,” tutur Mendagri.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS