Tjahjo menerangkan agar ke depannya tidak ada lagi pemimpin daerah terlibat korupsi, pihaknya bersama KPK saat ini berkeliling ke daerah untuk menjelaskan area rawan korupsi kepada para calon kepala daerah.
“Kami menjelaskan, kepala daerah harus menggunakan ‘e-planning’ yang transparan, dan mengambil kebijakan dengan memahami area rawan korupsi. DPRD dan kepala daerah juga teken pakta integritas. Jadi kuncinya pada perencanaan anggaran, jangan ada ‘bargaining’ atau ‘kongkalikong’,” ungkap Mendagri.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pernah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menaikkan nominal gaji kepala daerah, karena jika dikalkulasikan gaji bulanan yang didapatkan tidak sebanding dengan “modal politik” yang dikeluarkan saat menjalani masa kampanye.
Pria yang kerap disapa Aher itu menilai upaya tersebut dilakukan agar para kepala daerah bisa terhindar dari jerat tindak pidana korupsi.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid