Mendagri Tjahjo Kumolo gelar rapat kerja dengan Komite I DPD. Rapat itu membahas RUU tentang penyelenggaraan Pemilu dan permasalahan daerah. Mendagri Tjahjo Kumolo bersama jajarannya saat menggelar rapat kerja dengan Komite I DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selatan (29/11/2016). Rapat tersebut membahas RUU tentang penyelenggaraan Pemilu dan permasalahan daerah. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan ketertinggalan wilayah Indonesia Timur selama ini salah satunya disebabkan oleh pola pembangunan yang belum tepat. Pembangunan belum seutuhnya berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Karenanya, ke depan pola pembangunan di wilayah Indonesia Timur harus diubah agar lebih tepat sasaran. Dengan begitu akan lebih mensejahterakan masyarakat sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan.

“Membangun di Maluku dengan membangun untuk Maluku itu berbeda. Yang saya cermati, keterlambatan karena konsepnya masih membangun di Maluku atau Papua, bukan untuk masyarakat Maluku atau Papua,” kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (8/12) malam.

Menurutnya, untuk mengatasi ketertinggalan di berbagai daerah pemerintah terus melakukan berbagai terobosan pembangunan. Antara lain dengan membangun konektivitas nasional lewat kebijakan tol laut.

“Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan juga menjadi titik fokus utama, khususnya di provinsi kepulauan. Jadi Maluku tidak bisa dibangun sendiri. Masa depan cukup bagus, tapi bagaimana membangun konektivitas dan sinergi,” urainya.

Tjahjo lantas mengutip pidato Joko Widodo saat dilantik sebagai presiden 2014 lalu. Ketika itu Jokowi menyatakan seluruh lapisan masyarakat harus berjuang sekeras-kerasnya mengembalikan kejayaan sebagai negara maritim. Karena laut dan samudera merupakan masa depan Indoensia.

“Presiden mengatakan, selama ini kita cukup lama memunggungi laut dan samudera. Saatnya mengembalikan itu semua, sehingga motto jales veva jaya mahe sebagai semboyan nenek moyang di masa lalu, bisa kembali membahana,” terangnya.

Dalam diskusi tersebut, Gubernur Maluku Ir Said Assagaf turut menerima penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia (Leprid) atas prestasi pemrakarsa rekor Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan Terluas di Indonesia.
Piagam penghargaan diserahkan langsung pendiri dan Direktur Utama Leprid Paulus Pangka. Selain itu juga diserahkan piagam penghargaan bagi Provinsi Maluku atas prestasi Provinsi Kepulauan terluas di Indonesia.
Maluku tercatat memiliki luas total 705.645 km2. Dengan rincian luas daratan 47.350,42 km2 dan lautan atau perairan 658.294,69 km2. Indonesia sendiri secara umum didominasi lautan hingga 93 persen sementara sisanya 7 persen berupa daratan.
Kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, untuk pemenuhan moda transportasi berupa kapal-kapal feri dan kapal penumpang, termasuk penambahan pesawat,” ucap Said.

(laporan: Soemitro)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka