Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan perlunya netralitas dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjelang Pemilu 2024.
“KPU di tingkat pusat memang cuma komisionernya berapa orang, tapi jejaringnya sampai ke tingkat bawah melibatkan hampir 2 juta orang kalau saya tidak salah,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
“Bagaimana membuat 2 juta kepala menjadi netral pada satu posisi yang sama, cara berpikirnya yang sama ingin membuat pemilu yang bagus, yang netral,” imbuhnya.
Dia juga menekankan perlunya netralitas dari DKPP dan Bawaslu sebagai pengawas, dengan harapan keduanya dapat menjadi wasit yang baik dan kredibel. Menurutnya, Pemilu 2024 adalah waktu yang tepat bagi para penyelenggara untuk menyamakan persepsi dan memahami tantangan yang akan dihadapi.
“Dengan tantangan yang tidak mudah, dia meminta kepada semua pihak untuk tetap mengawal proses jalannya pemilu… Pilkada harus jalan terus apa pun hambatannya, apa pun tantangannya, kita maksimal, tidak akan ada yang sempurna,” ujar Tito.
Dia juga berpesan agar kolaborasi antara DKPP dan Bawaslu berjalan optimal, sehingga keduanya dapat mengatasi berbagai macam potensi konflik saat proses pemilu berlangsung. “Bawaslu menjadi wasit yang baik, dan DKPP otomatis adalah dewan kehormatan, dewan yang sangat terhormat, yang menjadi wasit pengawas untuk para penyelenggara KPU dan Bawaslu ini betul-betul bisa menjaga muruah,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil
