Jakarta, Aktual.com — Pengurus Forum Komunikasi Guru Sumatera Utara (FKGS) mendatangi posko pasangan Calon Wali Kota Medan, Ramadhan Pohan di jalan Gajah Mada Medan, Senin (30/11).
Kedatangan guru-guru tersebut untuk memberikan dukungan dan berdialog dengan Ramadhan Pohan. Menurut mereka, Ramadhan Pohan dapat diandalkan dalam melakukan perubahan terhadap dunia pendidikan di Medan.
Ketua FKGS, Marudut Siringo-ringo, mengatakan selama ini guru di Medan didiskriminasi dengan kebijakan Pemerintah yang memberatkan profesi guru. Selain itu, pemerintah tidak membuat fit and proper test untuk memilih siapa pejabat berkualitas yang tepat untuk mengisi jabatan di Pemko Medan.
“Harus ada fit and proper test bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah. Selama ini tidak ada tes kelayakan. Semua yang memilih pemimpin. Ya mana yang punya uang yang bisa mendapat jabatan,” ungkap Marudut didampingi Sekretaris FKGS, Abdi Muskarya.
Ramadhan diminta agar nantinya Pemko Medan saat penerimaan murid baru harus berdasarkan Nilai Ebtanas Murni (NEM).
“Penerimaan murid baru harus berdasarkan NEM. Jangan lagi pakai ujian seleksi masuk sekolah Negeri. Kalau masih menggunakan ujian seleksi, disitu lah peluang ada korupsi. Itu bisa jadi modus,” ujarnya.
Marudut juga berharap pemerintah jangan lagi mendiskriminasi profesi guru di Medan karena guru butuh perhatian dari pemerintah.
“Pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan guru negeri dan swasta. Jangan lagi ada diskriminasi. Dana sertifikasi saja hingga sekarang belum keluar. Harusnya keluar dana sertifikasi selama tiga bulan sekali, tapi di Medan sertifikasi keluar enam bulan sekali. Sedangkan tunjangan gaji untuk guru negeri harus sama dengan pegawai negeri lainnya,” ujar Marudut.
Calon Wali Kota Medan Ramadhan Pohan mengatakan akan membuat lelang jabatan untuk mengisi jabatan kepala dinas dan jabatan lain di kota Medan.
“Kita akan buat lelang jabatan, tanpa mahar satu rupiah pun. Di lelang jabatan, akan ada fit and proper test yang menentukan kualitas orang yang akan menduduki posisi di Pemko Medan. Kalau pejabatnya jujur dan bersih, saya yakin tidak ada lagi pelanggaran,” tegasnya.
Dia juga mengatakan akan memperjuangkan nasib guru di Medan. Sehingga guru bisa mendidik siswa dengan nyaman tanpa harus ada beban berat.
Artikel ini ditulis oleh:
