Dalam aksinya ratusan karyawan PT Freeport Indonesia (FI) menuntut pemerintah agar tidak memaksakan perubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Khusus Pertambangan (IUPK). Sebagian besar karyawan FPI mengenakan seragam tambang, sebagian lagi mengenakan pakaian adat khas Papua. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) mendatangi DPR RI untuk mengadukan nasib karyawan PT Freeport Indonesia yang sudah diberhentikan atau dirumahkan.

Delegasi yang juga merupakan pekerja PT Freeport Indonesia ini kemudian melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, didampingi Anggota Komisi VII DPR Mokhtar Tompo dan Anggota Komisi VII dapil Papua Peggy Patricia Pattipi.

Mereka meminta pemerintah tidak memaksakan perubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Khusus Pertambangan (IUPK). Bahkan, mendesak Presiden Joko Widodo untuk secara langsung menyambangi kawasan tambang emas terbesar di dunia itu.

“Kami meminta IUPK dicabut. Harus dinormalkan. Amungme dan Kamoro dirugikan. Presiden harus turun ke Timika lihat 30.000 karyawan jadi korban. Kembalikan,” ujar Ketua Adat Amungme dan Kamoro Martinus Pagai di lantai 3 Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS