Jakarta, Aktual.com — Meski DPR mengaku sudah mendapat persetujuan presiden Joko Widodo, anggaran pembangunan 7 proyek di kompleks parlemen belum masuk dalam APBN 2016.
Pasalnya, anggaran bisa ditentukan setelah adanya rancangan pembangunan gedung baru.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat (BURT DPR) Roem Kono, mengaku Tim Implementasi Birokrasi DPR belum memiliki rancangan anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek pembangunan gedung parlemen.
Roem menjelaskan proyek yang rencananya dilakukan dalam tujuh tahap itu masih dalam proses perencanaan yang dikaji oleh Kesekretariatan Jenderal DPR.
Dalam hal ini, kata Roem, Setjen DPR masih menunggu hasil pemenang sayembara yang bakal ditunjuk sebagai perancang proyek. Dari situ kisaran anggaran baru bisa ditentukan.
“Setelah Setjen mengantongi kisaran anggaran yang dibutuhkan, kami akan berembuk dengan BURT. Dari situ, putusan bakal diketok sebelum kemudian diajukan ke Badan Anggaran DPR. Jadi sampai sekarang belum. Mungkin masa sidang ini bisa (diketok),” ujar Roem di Jakarta, Rabu (19/8).
Lebih lanjut, Roem mengatakan sekiranya proyek itu disetujui maka akan menjadi beban APBN 2016. Ia memastikan pelaksanaan proyek bakal menyesuaikan dengan kucuran dana yang diberikan, bukan sebaliknya.
“Kalau kita dapat Rp100-200 miliar, ya itu saja yang kita gunakan untuk pembangunan. Kalau pemerintah cuma kasih Rp50 miliar, ya itu yang akan kami gunakan,” katanya.
Meski demikian, Roem menegaskan kapasitas BURT dalam proyek tersebut hanya mengurusi kebijakan seputar anggaran, pengawasan, serta dasar-dasar strategis kedepan. Semua hal yang berkaitan dengan tugas BURT bakal dikemukakan dalam Sidang Paripurna berkaitan masalah kebijakan strategis.
Sementara itu, untuk urusan implementasi proyek telah menjadi ranah kesetjenan. Domain kesetjenan dalam hal ini mengurusi seputar masalah pembangunan dan kegiatan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
Politisi Partai Golkar yang baru terpilih sebagai Ketua MKGR itu menyatakan bahwa penataan kawasan kompleks parlemen nantinya akan menjadi proyek multi years. Sehingga penggarapan proyek tidak hanya dilaksanakan dalam satu tahun sekaligus.
“Pembangunannya tidak harus tahun ini semua, (atau) 2016. Kami punya rencana strategis sampai 2019. Minimal 2018,”
“Ini bukan hanya kebutuhan saya sebagai anggota DPR sekarang, tapi untuk bertahun-tahun kemudian,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
