Jakarta, aktual.com – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa dirinya telah bertemu Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan tugas dan langkah lanjutan Satgas Penertiban Kawasan Hutan serta penanganan tambang ilegal. Melalui unggahan di akun X miliknya pada Senin (24/11), ia menuturkan bahwa pertemuan tersebut juga menyinggung konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran yang merugikan negara maupun masyarakat.
“Pertemuan bersama Presiden @prabowo membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penertiban tambang ilegal, termasuk konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran yang merugikan negara dan rakyat (Minggu, 23 November 2025),” ucap Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam cuitan twitternya, Senin (24/11).
Ia menambahkan bahwa Presiden kembali menegaskan prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam konstitusi.
“Presiden menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional,” ucapnya.
Sjafrie menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan langkah-langkah terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Saya bersama Kementerian dan Lembaga terkait memastikan seluruh langkah penegakan hukum berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Negara hadir, negara menertibkan, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
