Jakarta, aktual.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (25/1/2026) malam. Pertemuan tersebut membahas laporan situasi nasional serta pelaksanaan tugas-tugas strategis Tentara Nasional Indonesia (TNI) selama Presiden melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Sjafrie mengatakan, dirinya bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadap Presiden untuk melaporkan kondisi keamanan nasional. Laporan itu mencakup situasi selama Prabowo melakukan lawatan ke Inggris, Swiss, dan Prancis.
“Saya laporkan bahwa situasi nasional yang terjadi pada saat beliau ke luar negeri aman, terjaga, dan terkendali. Tidak ada hal-hal yang ganjil yang terjadi, yang mengganggu stabilitas negara,” ujar Sjafrie saat ditemui di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kesiapsiagaan TNI dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas nasional meskipun Presiden berada di luar negeri untuk menjalankan tugas kenegaraan.
Selain membahas situasi keamanan, Menhan juga melaporkan pelaksanaan sejumlah tugas strategis TNI, salah satunya terkait Satgas Kuala. Satgas ini bertugas memperdalam sedimentasi dari muara hingga hulu Sungai Tamiang sebagai bagian dari upaya penanganan pascabencana.
“Ini berjalan sejak tanggal 14 Januari, dan nanti pada bulan Februari ini lumpur yang berada di muara itu akan disedot ke tongkang,” jelas Sjafrie.
Ia menambahkan, lumpur yang disedot tersebut selanjutnya akan diperiksa untuk memastikan tidak mengandung unsur-unsur yang memerlukan perhatian atau penanganan khusus.
Sjafrie juga melaporkan kepada Presiden mengenai tugas-tugas dinamis yang saat ini dijalankan oleh TNI Angkatan Darat di berbagai wilayah Indonesia, baik yang berkaitan dengan penanganan bencana, pengamanan wilayah, maupun dukungan terhadap pemerintah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Menhan turut menyampaikan perkembangan operasi penanganan isu keamanan di Papua. Ia menilai, operasi tersebut menunjukkan peningkatan keberhasilan dan perkembangan yang positif dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
“Perkembangan di Papua menunjukkan tren yang semakin baik dalam menjaga stabilitas wilayah,” ungkapnya.
Seusai menerima laporan, Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan penting. Salah satunya agar TNI terus mengedepankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
Presiden juga menekankan pentingnya pendekatan hukum terhadap setiap bentuk penyelewengan serta meminta para kepala staf di masing-masing matra TNI untuk menjaga transparansi dan integritas seluruh personel.
“Beliau menekankan agar efisiensi, akuntabilitas, dan integritas terus dijaga. Setiap penyimpangan harus ditangani dengan pendekatan hukum yang tegas,” kata Sjafrie.
Arahan tersebut, lanjut Menhan, menjadi penguatan komitmen pemerintah dalam memastikan profesionalisme TNI, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
