Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) didampingi Kabiro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hemi Pamuraharjo (kanan) memberikan keterangan pers Program Kerja 100 Hari dan Progres Pembangunan Sarana dan Prasarana Kemenhub 2016 di Jakarta, Jumat (29/7). Dalam keterangannya Menhub akan melakukan reaktivasi rel kereta api yang sudah lama tidak difungsikan dan memberikan kesempatan lebih besar para investor swasta untuk terlibat dalam pembangunan di sektor perhubungan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/16.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku sudah mendapatkan informasi soal adanya oknum pungutan liar di kementeriannya saat sebulan menjabat sebagai menteri.

Budi pun melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti adanya informasi tersebut.

“Ini sudah menyangkut ranah hukum pidana karena itu maka wajib dalam hal ini kepolisian langsung berkoordinasi aktif,” ujar Budi melalui siaran pers, Selasa (11/10).

Menurutnya, temuan fakta awal soal adanya pungutan liar tersebut pihaknya langsung merespon untuk kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian.

“Saya memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang sudah bekerja maksimal membongkar kasus ini, semoga dapat memberikan efek jera bagi para oknum pelaku,” ujar dia

Namun Budi menyayangkan adanya operasi tangkap tangan terhadap bawahannya oleh Polda Metro Jaya.
Budi mengaku telah berulang kali menekankan kepada jajaran di bawahnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa praktik pungli.

“Saya meminta agar menjadikan ini momentum introspeksi agar institusi ini benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritras,” terang dia.

Seusai tangkap tangan pada Selasa siang, sore tadi pun Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Presiden Joko Widodo menyambangi Kementerian Perhubungan. Mereka memantau langsung soal OTT tersebut.

Fadlan Syiam Butho

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby