Jakarta, Aktual.com – Wartawan media onlin Kemajuan Rakyat di Kota Baru, Kalsel, M Yusuf (45) telah meninggal dunia pada Minggu (10/6) lalu setelah dilarikan dari Lapas Kota Baru ke RSUD setempat akibat menderita sesak nafas dan muntah-muntah.
Yusuf ditahan sejak pertengahan April dan kini sedang diadili di Pengadilan Negeri Kota Baru.
Yusuf menjadi pesakitan karena dilaporkan melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian oleh PT MSAM, perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Haji Syamsudin Andi Arsyad alias Haji Isam, pengusaha batubara dan perkebunan terkemuka berbasis di Batulicin, Kalimantan Selatan.
Ia didakwa melanggar Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE dengan ancaman penjara maksimum 6 tahun atau denda 1 milyar.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra berpendapat, kematian Yusuf karena sesak nafas dan muntah-muntah, mestinya tidak cukup dijelaskan dengan visum sementara sebagaimana dikatakan Kapolres Kota Baru.
“Tetapi harus dilakukan secara mendalam dengan melakukan bedah mayat (otopsi) untuk memastikan penyebab kematiannya. Keluarga almarhum seyogianya mengizinkan otopsi ini demi terungkapnya sebuah kebenaran,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/6).
Kematian wartawan M Yusuf menarik perhatian publik di Kalsel dan di tingkat nasional. Kapolres Kotabaru mengatakan dari visum sementara, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh Yusuf. Jenazah Yusuf langsung diserahkan ke keluarganya dan dimakamkan keesokan harinya, Senin, 11 Juni 2018.
Menurut Yusril, pemeriksaan melalui otopsi masih dapat dilakukan secara optimal mengingat jenazah baru saja dimakamkan. Dengan cara ini, katanya, dokter dapat menjelaskan penyebab mengapa Yusuf sesak nafas dan muntah-muntah serta meninggal hanya sekitar 30 menit setibanya di rumah sakit.
“Otopsi terhadap jenazah Yusuf, akan membuka tabir misteri kematiannya. Kalau kematiannya wajar, maka masalahpun selesai. Artinya, ajal memang telah tiba bagi almarhum, yang memang tidak dapat ditunda oleh siapapun,” jelas ahli hukum tata negara yang juga menjadi pengacara ini.
Namun, jika kematian Yusuf tidak wajar, lanjut Yusril, maka penanganan kasus kematiannya harus melibatkan Bareskrim Polri agar dapat menghasilkan penyelidikan dan penyidikan yang obyektif, tentang pihak yang bertanggungjawab atas kematian wartawan Yusuf.
“Ini harus dilakukan demi tegaknya hukum dan keadilan”, kata Yusril mengakhiri keterangannya.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
