Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Daulay mengatakan bahwa langkah pertama pemerintah terhadap penanganan korban vaksin palsu adalah mengumumkan nama-nama tempat fasilitas pelayanan kesehatan yang diduga pernah menggunakan vaksin tersebut.
Hal itu menyusul pernyataan BPOM yang menyebutkan adanya 28 institusi kesehatan yang diduga pernah menggunakan vaksin palsu.
“Setelah itu, pemerintah harus melakukan pendataan berapa orang anak di masing-masing institusi kesehatan itu yang diimunisasi dengan vaksin palsu. Pendataan ini menjadi sangat penting agar diketahui jumlah dan siapa saja yang akan diimunisasi ulang, seperti saran Menteri Kesehatan,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima aktual.com, di Jakarta, Kamis (30/6).
Menurut dia, bila memang ada keinginan serius pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini, data-data itu pasti bisa didapat. Sebab, disetiap rumah sakit dan poliklinik, data dan medical record pasien selalu ada dan tercatat.
“Jadi bila pemerintah melakukan vaksin ulang tentu langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa vaksi yang akan diberikan asli,” sebut politikus PAN itu.
“Dengan terlebih dahulu memastikan jika vaksin palsu sudah tidak beredar di masyarakat, sebab bila masih (beredar) tentu masyarakat tidak mau anaknya menjalankan vaksin ulang,” tandasnya.
Laporan: Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
