Menkeu Bambang Brodjonegoro (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno usai memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 di Gedung kemkeu, Jakarta, Rabu (5/8). Realisasi pendapatan negara pada semester pertama mencapai Rp.771,4 triliun atau 43,8 persen sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp.913,5 triliun atau 46 persen dari pagu belanja negara. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz/15

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku belum bicara secara intens dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, terkait revaluasi aset perusahaan pelat merah.

Alasannya, Rini masih kunjungan kerja ke Amerika Serikat. “Kalau komunikasi, yah kita akan komunikasi, Ibu Menteri masih di Amerika tapi yah kita akan dorong,” ucap dia, di di Sentul City, Bogor, Sabtu (7/11).

Dijelaskan dia, upaya revaluasi aset memang untuk membantu program Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN juga. Yang dibahas di DPR beberapa waktu lalu, kata dia, hanya kucuran PMN tunai atau secara langsung.

Sedangkan revaluasi, kata dia, adalah pemberian PMN non tunai. “Misalnya BUMN bayar pajak, tapi sebagian pajaknya dikembalikan sebagai bentuk PMN,” ujar dia.

Terkait revaluasi aset, sebelumnya beberapa perusahaan pelat merah yang menangani bidang konstruksi menyatakan enggan revaluasi aset.

Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan mengatakan enggan melakukannya karena aset yang dimiliki tidak terlalu besar. “Revaluasi kita enggak mau, aset kita kecil banget percuma lah enggak ngefek,” kata Kiswo.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama Waskita Karya, M Choliq. Dirinya beralasan revaluasi aset tidak memberi dampak signifikan bagi perseroan.

“Ini tidak terlalu signifikan. Kalau dilakukan hanya menambah ekuiti 2000-2500. Tapi dilakukan juga enggak perlu effort besar-besar,” ujarnya.

Aset Waskita yang dapat direvaluasi, kata dia, tak banyak. Perseroan hanya memiliki tanah dan kantor yang ditempati.

Namun dia mengaku bakal tunduk, jika perusahaan mereka pun ternyata harus melakukan itu. “Kalau itu program pemerintah kita harus lakukan ya harus lakukan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS