“Makanya, pemerintah daerah harus terus meningkatkan birokrasinya. Kalau ada kementerian yang lebih bagus, pemerintah daerah bisa mencontohnya,” tegas Menkeu.
Sebelumnya, diakui Sri Mulyani, di Kemenkeu sendiri masih terjadi adanya pemborosan. Hal ini seperti temuan dari BPK terkait laporan keuangan tahun 2016 yang diserahkan Kemenkeu.
Dalam penjelasannya, dia menyebut, bahwa temuan BPK yang adanya indikasi pemborosan itu berkaitan dengan sejumlah kebijakan pemerintah seperti subsidi, pengembangan kereta api, piutang pajak, pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan sejumlah temuan lainnya.
“Apakah temuan itu bisa pengaruhi atau tidak, pemerintah diberikan kesempatan untuk berikan jawaban,” ucapnya.
“Hari ini lah kami berikan jawaban terhadap temuan itu, ada alasan nanti yang bisa diterima, ada yang tidak. Kemudian berdasarkan itu, moga-moga pemerintah bisa dapat laporan auditnya yang baik,” tegas Menkeu lagi kemarin.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
