Jakarta, Aktual.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan peran penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) dalam skema pembiayaan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) sangat penting untuk keberlangsungan proyek pembangunan.
“Esensi keberhasilan proyek KPBU adalah PJPK kementerian atau BUMN yang ditunjuk. Tanpa PJPK, proyek KPBU ini tidak akan bisa berjalan,” kata Bambang di Jakarta, Jumat (4/3).
Bambang menjelaskan skema pembiayaan KPBU menjadi salah satu alternatif pendanaan bagi proyek pemerintah yang tidak menggunakan dana APBN, serta menihilkan peran swasta yang selama ini hanya berminat kepada proyek komersial.
Namun, skema pembiayaan KPBU bagi proyek nonkomersial ini membutuhkan PJPK yang juga bisa berfungsi sebagai pemilik dalam proyek ini, karena bisa memberikan jaminan keberlangsungan terhadap jalannya suatu proyek.
Untuk itu, ia memberikan memuji kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mau menjadi PJPK untuk proyek Palapa Ring yang segera dimulai pada 2017 dan diharapkan bisa selesai pada 2019.
“Kami mengapresiasi apa yang dikerjakan Menkominfo untuk menjadikan proyek ini berjalan tanpa mengirim surat permohonan agar ini dianggarkan di tahun 2017. Lebih baik ada kerja sama dengan badan usaha,” katanya Beban APBN berkurang.
Bambang mengharapkan di masa mendatang makin banyak kementerian lembaga yang mau berperan sebagai PJPK, agar beban APBN untuk membiayai proyek infrastruktur makin berkurang, dan pemerintah tidak lagi mengandalkan dana swasta sepenuhnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
